Ekonom yang juga Wakil Ketua HIPMI Sumut ini meminta semua duduk bersama untuk bermusyawarah dan mempelajari plus minus terkait RUU Omnibus Law dengan melakukan diskusi-diskusi secara terbuka.

"Omnibus Law memang tidak sempurna, namun saat ini kita memang membutuhkan reformasi undang-undang tenaga kerja agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik," ujarnya.

Aktivis Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Sumut ini menjelaskan, sejauh ini memang ada perbedaan pandangan terkait kebijakan RUU Cipta Lapangan Kerja.

Perbedaan itu, menurut lulusan universitas di Amerika itu, akan dapat disatukan apabila semua pihak mau mempelajari lebih dalam tentang rancangan undang-undang tersebut.

"Kita juga harus jujur pada diri sendiri dalam menyikapi perbedaan pandangan itu. Artinya, selama ini barangkali ada pandangan sepihak yang mendeskreditkan omnibus law, tanpa argumentasi yang jelas," tegasnya.

Menurut pengusaha muda ini, omnibus law adalah pembuka jalan untuk mereformasi undang-undang tenaga kerja.

"Tentu ini akan membawa kebaikan, baik buruh maupun pengusaha. Bila iklim usaha sehat, investasi akan meningkat," katanya.

Ia menjelaskan kenapa undang-undang tenaga kerja menjadi hal yang krusial.

"Bila kita buka data, saat ini upah minimum provinsi buruh di Indonesia masih lebih tinggi dari India, namun produktivitasnya rendah. Situasi ini tentu akan merugikan bangsa Indonesia sendiri," jelasnya.

Omnibus Law juga akan memudahkan investor masuk ke Indonesia.

"Tentu harus melalui deal-deal khusus. Misalnya, tenaga kerja harus diisi oleh orang lokal. Gaji harus mampu mensejahterakan dan deal-deal lain yang menguntungkan ekonomi Indonesia," katanya.

Karenanya, Haji Cheta meminta kepada buruh, pengusaha dan pemerintah duduk bersama agar tercipta persepsi yang berimbang sehingga ekonomi Indonesia ke depan semakin baik.

(BR)