Kunjungan itu dilakukan bersama tim dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh.

"Kami sudah melihat langsung ke lokasi bencana. Ini harus segera mendapat respon cepat (quick respon) dari pemerintah daerah," ujar Taqwaddin Husin, Minggu (26/7).

Berdasarkan amatan pihak Ombudsman dan tim dari FPRB Aceh, banyak rumah yang sudah tertimbun oleh pasir mencapai satu meter. Bahkan fasilitas umum juga terdampak akibat banjir pasang dari laut tersebut.

Saat ini masyarakat sangat kesulitan menghadapi musibah tahunan itu, sehingga berharap segera dilakukan relokasi oleh pemerintah.

"Kami berharap segera dilakukan relokasi oleh pemerintah, atau dicarikan solusi yang lainnya. Karena kami sudah tidak memungkinkan lagi tinggal disini," kata Boy (42), salah seorang warga Gampong Pasir kepada Taqwaddin.

Hal senada juga diutarakan oleh Saiful (58) warga setempat, mereka ingin segera dipindahkan dan jauh dari bayang-bayang bencana banjir rob tersebut.

"Saat ini kami dibayangi selalu oleh rasa cemas dan ketakutan akan banjir rob. Kami berharap perhatian dari pemerintah untuk mencarikan tempat tinggal baru yang memadai untuk kami," harapnya kepada tim dari Ombudsman dan FPRB Aceh di lokasi banjir.

Kepala Ombudsman RI Aceh berharap Pemkab Aceh Barat segera bertindak sebelum adanya korban jiwa. Pelayanan kepada masyarakat yang ditimpa bencana bukan hanya sekedar memberikan bantuan masa panik.

Namun harus dipikirkan juga program jangka panjangnya kepada mereka, baik berupa perlindungan keselamatan maupun kesejahteraannya.

"Pemkab Aceh Barat dalam hal ini harus segera menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakatnya, persoalan ini harus dilihat dalam jangka panjang. Tidak cukup dengan bantuan masa panik saja, tapi juga harus dipikirkan bagaimana keselamatan dan kesejahteraan mereka ke depannya," sebut Taqwaddin yang juga Dosen Magister Ilmu Kebencanaan Unsyiah.

"Menurut amatan kami, mereka harus segera direlokasi sebelum jatuh korban jiwa. Selanjutnya juga harus dipikirkan pembangunan berparadigma build back better, yaitu membangun kembali relokasi kehidupan warga yang lebih baik kepada masyarakat tersebut. Harus ditempatkan pada lokasi lain yang tepat dan aman, sehingga mata pencaharian mereka bisa berkelanjutan." pungkas Taqwaddin.

(MHD/EAL)