Instansi pemerintah yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi instansi pemerintahan yang berpredikat ZI mampu mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu, dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan.

"Kami sedang menyiapkan diri untuk menjadi zona integritas yang mengutamakan pelayanan prima dan bebas dari wilayah korupsi," kata Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan, Anwari Masatip, Kamis (30/7).

"Pelayanan prima yang kami berikan mengutamakan pada pihak eksternal yang secara langsung telah menerima manfaat dari lembaga ini, seperti orang tua mahasiswa, industri, media, mahasiswa, atau lembaga pemerintah lainnya," tambahnya.

Hari ini di Ruang Toba, civitas akademika Poltekpar Medan mendapatkan sosialisasi lebih dalam dari Inspektur Utama Restog Krisna Kusuma dan Antonio Wasono IP Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kemenparekraf/Baparekraf tekait pembangunan wilayah zona intergritas.

Poltekpar Medan ditantang untuk menciptakan inovasi sistem pelayanan prima yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Poltekpar Medan juga harus mampu untuk membuat sebuah gerakan perubahan untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan bersifat dinamis terhadap perubahan zaman sehingga mampu dan siap menghadapi perubahan.

Poltekpar Medan telah memulai upaya mencapai zona integritas dua bulan terakhir, salah satunya dengan pembuatan pakta integritas untuk mewujudkan zona integritas yang pada hari ini juga ditandatangani Inspektur Utama.

Semua upaya akan diaudit oleh Kemenpan RB yang merupakan tim penilai zona integritas sebagai tahap selanjutnya sebelum menerima sertifikat ZI. Poltekpar Medan dipastikan turut melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

(RZD)