Seperti diketahui, Pemko Medan menganggarkan Rp 500 miliar yang sebagian diambil dari refocusing anggaran dinas-dinas untuk menangani Covid-19. Jumlah itu belum termasuk anggaran yang diterima Pemko Medan dari bantuan pusat, bantuan pihak ketiga hingga bantuan dari masyarakat.

Namun dengan anggaran sebesar itu, nyatanya Kota Medan belum bisa melepas predikat Zona Merah Covid-19. Lebih menyedihkan lagi, korban meninggal akibat virus ini terus bertambah.

Panitian Khusus (Pansus) Covid-19 dari DPRD Medan, Roby Barus, merasa kecewa dengan kinerja Pemko Medan untuk penanganan Covid-19.

"Kami jelas kecewa sama Pemko Medan untuk masalah Covid-19. Kami melihat mereka tidak punya konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan juga. Bahkan perwal yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya," katanya, Selasa (1/9).

Buntut ketidaktegasan dalam pengawalan Perwal, kata Roby, mengakibatkan angka sebaran orang yang terpapar terus bertambah.

"Perangkat yang ada tidak dimaksimalkan. Seperti dibiarkan saja, akhirnya angka terpapar terus meningkat. Jelas Pemko Medan gagal," ucap politisi asal PDI-P itu.

Maka, anggaran untuk Covid-19 dirasa sia-sia, bahkan mubazir. Uniknya, Roby katakan, Pemko Medan meminta tambahan anggaran lagi untuk menangani Covid-19.

"Kami menerima permintaan tambahan untuk anggaran sekitar Rp 900 miliar. Ini jelas belum bisa digubris," ujarnya.

Dari anggaran yang sudah ada, Roby bahkan menduga terjadi tindak pidana dalam penyerapan anggaran.

"Kami menduga memang ada potensi penyelewengan di sini. Jelas kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19," tegas Roby.

Bahkan pihaknya, kata Roby, akan meminta aparat hukum untuk ikut mengawasi dan memeriksa dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 yang dikelola Pemko Medan.

"Itu bagian dari rekomendasi, kami akan usulkan penawasan dan penyelidikan penggunaan anggaran," beber Roby.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS. Hendra menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan Covid-19.

Hendra DS menuturkan, apa yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

"Pemko Medan gamang dalam menangani kasus Covid-19 ini. Terlihat dengan kawasan zona merah yang tak bisa diatasi sampai saat ini. Seluruh kecamatan sekarang masih zona merah," tuturnya.

Penggunaan anggaran yang begitu besar itu, menurut Hendra, harusnya digunakan untuk prioritas sosialisasi kesadaran masyarakat.

"Kalau masyarakat sudah ada kesadaran dengan sosialisasi yang dilakukan Pemko, maka akan lebih mudah untuk diarahkan agar lebih waspada dengan bahaya Covid ini. Tapi faktanya untuk sosialisasi saja masih sangat minim, padahal anggaran besar," tandas Hendra.

(JW/RZD)