Ini syarat utama untuk pasangan para calon jika ingin mendapatkan dukungan rakyat Pantai Barat dalam Pilkada 9 Desember 2020.

Demikian disampaikan, putra daerah Pantai Barat Mandailing Natal, Drs. H. Ahmad Mulyadi, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Pantai Barat (PMPB) Mandailing Natal Sumatera Utara.

Tokoh Pemuda, Amrizal, yang juga ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut dan Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Pemuda Pelajar dan Mahasiwa Natal Sekitarnya (Ikappenas), Joharsyah.

“Komitmen yang kita minta ini bukanlah hal yang baru karena sudah sejalan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mana proposalnya telah diajukan namun sekarang sedang mangkrak di DPR RI karena adanya moratorium pemekaran daerah otonomi baru oleh Pemerintah Pusat,” kata Ahmad, Sabtu (19/9).

“Oleh karena itu kita mengingatkan siapapun para calon Bupati agar komit dengan proposal tersebut jika terpilih nantinya. Oleh karenanya kita meminta komitmennya, kalau ingin kita pilih dikontestasi Pilkada mendatang. Kita siap terjun ke masyarakat membantu kemenangan calon yang siap berkomitmen tersebut,” sambungnya.

Kata dia, bila perlu pasangan calon bupati yang siap berkomitmen, bertemu dengan tokoh2 Pantai Barat dan membuat surat pernyataan yang isinya akan mewujudkan pemekaran pantai barat Madina menjadi kabupaten baru lepas dari induknya Mandailing Natal. Bila terpilih menjadi Bupati Madina priode 2020-2025.

Selain itu Bupati yang terpilih harus peduli akan nasib rakyat di kawasan pantai barat dari ancaman banjir longsor yg terjadi disetiap akhir tahun. Sebagaimana diketahui banjir longsor terakhir di bulan November 2019, merendam 13 kecamatan menghanyutkan 77 rumah dan menelan 17 korban jiwa.

Ahmad juga menyampaikan, berkesimpulan soal kerusakan lingkungan ini sepertinya telinga Bupati Madina sudah tersumbat sehingga tak mendengar jeritan masyarakat Natal yang teraniaya karena rusaknya ekosistem sungai batang Natal.

"Ada apa ini, kenapa bupati tak berdaya dihadapan penambang liar. Sekarang air sungai sudah tidak bisa digunakan lagi, bahkan ikan di laut Natal juga sekarang sudah semakin menjauh karena laut sekitar pantai dipenuhi lumpur kiriman para penambang liar dari sungai batang Natal,” kata Ahmad.

Kerusakan Lingkungan

Joharsyah mengatakan, ancaman banjir yang menenggelamkan kawasan Pantai Barat Madina adalah masalah krusial yang mencemaskan rakyat yg setiap tahun menjadi korban.

Persoalan ini adalah persoalan klasik disebabkan pembiaran dari penguasa dari mulai tingkat bupati ke atas yang memberikan keleluasaan para penambang emas liar menghancurkan sungai batang Natal.

Juga akibat maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit.

"Sungai Batang Natal dan anak sungai lainnya sudah rusak tercemar karena ekplotasi penggalian emas. Airnya sudah berubah keruh dan sebaran keruh berlumpur ini juga telah sampai ke laut Natal. Masyarakat sudah sangat teraniaya akibatnya. Andil kerusakan lingkungam ini dibuat oleh ratusan tambang liar," kata dia.

Mulyadi menyebut perusakan lingkungan ini dilakukan oleh PT. Capital Hutana Mining serta ratusan penambang liar lainnya di DAS Batang Natal serta maraknya kegiatan alih fungsi hutan yang dilakukan secara besar oleh perusahaan-perusahaan sawit seperti PT. Gruti, PT. Sago Nauli, PSU dll.

Apabila ini tidak segera diicegah maka besar kemungkinan pendapat Dosen dan Pakar Lingkungan Hidup dari UNIMED, DR. Rahmat Mulyana, peradapan di pantai barat akan hilang akan menjadi kenyataan.

Amrizal menyorot Pilkada Madina yang sebentar lagi akan digelar. Pemuda Muhammadiyah akan tampil sebagai wasit dan pemantau perhelatan ini agar Madina benar bentar mendapatkan pemimpin yang berkualitas.

Terkhusus terhadap petahana, beliau mengkritik jangan hanya sibuk pencitraan karena ikut Pilkada. Padahal ada yang mendesak harus dilakukan bupati yakni menata kembali kerusakan lingkungan serta memperbaiki kualitas pembangunan di daerah ini.

“Bukan malah sebaiknya membangun projek mercusuar biar nampak sebagai pemimpin yang peduli padahal masalah utama Madina tidak disentuh juga,” ujar Amrizal.

Menurutnya, agar peserta Pilkada tidak menggunakan fasilitas negara dalam setiap langkah mencari dukungan dan kemenangan sebagaimana terjadi di Kecamatan Natal.

“Hal hal seperti ini bukan saja merugikan negara, tapi juga sudah berlaku tidak adil dan jelas sudah menyimpang dari peraturan dan ketentuan KPU,” tambahnya.

(HERS/CSP)