"Saya yakin, andaikan Bupati Dairi bukan Tumanggor, Pakpak Bharat mungkin tidak terwujud," kata anggota DPRD Dairi 1999-2004, Dahlan Sianturi, di Sidikalang, Rabu (30/9).

Hal itu ditegaskan Dahlan guna meluruskan sejarah menyusul adanya oknum tertentu yang diduga memelintir sejarah, seolah Pakpak Bharat akan mekar sendiri tanpa MP Tumanggor.

Mantan Ketua fraksi PDIP ini mengenang, suatu hari MP Tumanggor berbicara informal dengan kalangan dewan terkait keinginannya memekarkan Dairi. Kecamatan Salak dan Kerajaan direncanakan sebagai daerah otonom baru. Aspirasi itupun disambut baik.

Salah satu persyaratan, pembentukan kabupaten minimal terdiri dari tiga kecamatan. Karenanya, langkah pertama adalah mengembangkan Kecamatan Kerajaan menjadi Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Seterusnya, surat masyarakat berupa aspirasi diakomodir dewan hingga disahkan dalam sidang paripurna. Hasil itu kemudian diserahkan kepada MP Tumanggor.

"Sesungguhnya hanya satu syarat yang memenuhi, yakni minimal terdiri dari tiga kecamatan. Aspek perekonomian, jumlah penduduk dan lainnya, harus diakui, belum memadai," sebut Dahlan.

Menurutnya hanya sosok yang punya lobi tingkat tinggi yang mampu meyakinkan Kemendagri dan DPR RI bahwa Pakpak Bharat harus direalisasi.

"Entah apa argumen Tumanggor yang membuat Mendagri dan Ketua DPR RI Akbar Tanjung serta Ketua Komisi II DPR RI Manase Malo bisa luluh. Pendekatan politik berjalan mulus lantaran Tumanggor adalah mantan pejabat di Kementerian BUMN serta memiliki koneksi luas," ungkapnya.

Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Dairi, Ampun Solin, menyampaikan pendapat serupa. Inisiator, sutradara serta pembiayaan utama pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat adalah MP Tumanggor.

Menurutnya Tumanggor mengorganisir masyarakat dan birokrasi lalu membangun komunikasi dengan Kemendagri dan DPR RI.

Diutarakannya, rapat perdana digelar di rumah Parlemen Sinamo di Sidikalang yang diikuti sekitar 13 PNS diantaranya DT Padang, Ramses Simamora dan Tigor Solin. Pertemuan lain melibatkan tokoh masyarakat termasuk Silima Suak diantaranya OB Sinamo, RM Kaloko, Raja Ardin Ujung dan Raja Usman Efendi Capah.

Didukung Dewan

Perjuangan yang butuh waktu dua tahun itu didukung sepenuhnya anggota DPRD Dairi diantaranya Johnny Sitohang dan Abdul Angkat.

Di balik layar, MP Tumanggor selalu menyampaikan langkah yang perlu ditempuh kepada tim. Kepala daerah ini tidak boleh terlihat secara tertulis.

Menurutnya posisi ketua umum dipercayakan kepada Djauli Padang. Selanjutnya, pengerahan massa di Kecamatan Salak diserahkan kepada JH Manik dan Mansehat Manik.

Dari regulasi yang ditetapkan, hanya persyaratan minimal tiga kecamatan yang dipenuhi setelah lahirnya Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe.

Melihat kondisi perekonomian dan parameter lain, beberapa anggota tim sempat pesimis. Namun Ampun menyebut optimis karena mengenal kepiawaian MP Tumanggor hingga disahkan menjadi daerah otonom tanggal 28 Juli 2003.

Lewat Kabupaten Pakpak Bharat, Tumanggor ingin agar generasi Pakpak memperoleh kesempatan lebih besar duduk di pemerintahan, legislatif, dunia usaha serta lebih fokus mengembangkan sumber daya manusia.

Kendati melelahkan, Ampun mengungkap, perjuangannya terkadang kurang dihargai. Hal itu telah diprediksi sebelumnya.

"Sejarah harus diluruskan," tegas Ampun.

(SSR/EAL)