Kata dia, menurut survei SMRC Juli 2020, ada 29 juta orang kena PHK pada masa tiga bulan pandemi. Harus ada instrumen untuk menyediakan lapangan kerja bagi begitu banyak orang.

“UU Cipta Kerja, menurutku, memberi peluang bagi pembukaan lapangan kerja yang banyak," kata Saidiman dilansir dari Antara, Senin (12/10).

Semangat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk memberi peluang bagi publik secara luas terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka ruh utama UU ini adalah mempermudah perizinan usaha.

Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University ini menyampaikan, UU ini memiliki pendekatan berbasis risiko. Jenis usaha dengan kategori risiko rendah dan menengah tidak perlu pakai izin yang rumit.

Masih kata dia, cukup usaha dengan kategori risiko tinggi saja yang harus melalui proses izin yang ketat.

"Bahkan usaha kecil dan mikro bukan hanya tidak perlu izin, proses pendaftarannya pun dibantu. Diberi keringanan. Mengurus sertifikat halal pun digratiskan. Diberi fasilitas dagang di rest area. Intinya usaha rakyat dimudahkan bahkan didukung," tegasnya.

Dia lanjut menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah seorang diri. Bantuan sosial tidak akan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Publik perlu diberi ruang yang lapang agar mereka lebih mudah melakukan aktivitas ekonomi," jelasnya.

Terkait adanya penolakan, kata dia, hal itu lantaran adanya pemahaman yang kurang utuh atau parsial terhadap UU Cipta Kerja. Selain itu, investasi banyak dipersepsi secara negatif, bahwa orang luar akan masuk dan menguasai kekayaan Indonesia.

"Padahal tanpa investasi, pembukaan lapangan kerja akan sulit terjadi. Dan jangan lupa, investasi di sini bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam negeri. Bahkan sebenarnya di UU Cipta Kerja, dukungan pada UMKM dan koperasi sangat besar. Jadi intinya, semua sektor pembukaan lapangan kerja dipermudah," tambah Saidiman.

(CSP)