Salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan di Aceh, dimana hingga saat ini Aceh masih termasuk salah satu provinsi termiskin di Sumatera.

Jadi dengan dioptimalkannya penyaluran dana ZIS yang dikelola BMA itu diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Permintaan tersebut diutarakan Ketua Komisi VI DPRA, Tgk H Irawan Abdullah, S.Ag, Kamis (12/11) sehubungan dilantiknya ketua dan anggota Badan BMA periode 2020-2025 pada Senin, 9 September 2020 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh.

Adapun yang dilantik adalah Prof Dr Nazaruddin A Wahid, MA sebagai ketua, Dr Abdul Rani Usman MSi, Khairina ST, Mukhlis Sya'ya ST dan Mohammad Haikal, ST MIFP masing-masing sebagai anggota.

Irawan Abdullah mengatakan dulunya lembaga BMA itu hanya dipimpin satu orang kepala. Lalu, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, kini ada lima orang yang memimpin lembaga zakat tersebut.

“Kami sangat mengharapkan agar kelima pimpinan di Badan BMA itu dapat saling bersinergi. Yang paling utama adalah dapat melahirkan program-program pro masyarakat. Selain itu juga adanya pemberdayaan ekonomi berkesinambungan,” kata Irawan Abdullah.

Mantan Anggota DPRK Aceh Besar periode 2004-2019 ini menambahkan hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah banyaknya potensi zakat yang belum tergarap.

Sehingga diperlukan tata kelola yang bagus agar semua potensi zakat tersebut dapat diraih untuk menambah penerimaan zakat.

Selain itu Anggota DPRA Dapil 1 ini juga mengungkapkan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Komisi VI DPRA, masih ada dana ZIS yang "mengendap" pada beberapa tahun yang lalu, khususnya dana infaq.

Dengan dilantiknya lima keanggotaan BMA yang baru, maka sangat diharapkan dana tersebut dapat disalurkan sesegera mungkin kepada yang berhak menerimanya.

“Kita sangat berharap agar tingkat kemiskinan di Aceh bisa menurun, sedangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya terus meningkat. BMA harus mengambil peran lebih besar dalam mewujudkannya,” pungkas Irawan.

(MHD/CSP)