Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka Jakarta (Antara)
Analisadaily.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2).
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dan PM Muhyuddin membahas mengenai stabilitas di Laut China Selatan.
"Kita juga bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan. Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta, termasuk di Laut China Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Presiden Jokowi, dilansir dari
Antara.
Senada, PM Muhyiddin menyebut bahwa pihaknya berpedoman pada UNCLOS 1982 dalam penyelesaian masalah Laut China Selatan.
"Terkait dengan situasi di Laut China Selatan, Malaysia berpandangan bahwa isu klaim maritim di perairan tersebut dan solusinya harus berdasarkan prinsip hukum yang diakui internasional, termasuk UNCLOS 1982," sebut Muhyiddin.
Diketahui pada tanggal 23 Januari 2021 sejumlah kapal induk Amerika Serikat, termasuk USS Theodore Roosevelt, memasuki Laut China Selatan untuk melakukan latihan militer.
Menanggapi latihan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut latihan rutin AS sebagai unjuk kekuatan dan tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.
"Semua pihak perlu menahan diri dari tindakan yang menyebabkan ketegangan dan provokasi serta menghindari penggunaan kekuatan militer," sambung Muhyiddin.
Menurutnya Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah terkait Laut China Selatan melalui forum dan saluran diplomasi yang tepat.
Laut China Selatan merupakan area strategis yang berbatasan langsung dengan perairan Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia dan Tiongkok. Namun perairan tersebut rawan konflik terbuka karena Tiongkok melakukan klaim sepihak atas sebagian besar kawasan itu.
Klaim sepihak Tiongkok atas Laut China Selatan beririsan dengan dengan wilayah perairan sejumlah negara, seperti Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura dan Vietnam.
Padahal Laut China Selatan merupakan salah satu jalur utama perdagangan internasional di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu Laut China Selatan juga kaya akan sumber daya hasil laut serta cadangan minyak mentah dan gas alam.
Meski tidak memiliki klaim teritorial, Amerika Serikat kerap menentang dan mengecam segala tindakan ekspansi Tiongkok secara sepihak di Laut China Selatan dan menginginkan perairan itu sebagai perairan internasional yang bebas dilalui siapa saja.
AS pun kerap mengirimkan armada kapal perang dan pesawat tempurnya melintasi Laut China Selatan.
(EAL)
