Hal itu tertuang dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat DPD KNPI Sumut, Sabtu (5/6) di Roman Kopi, Medan.

Mengambil tema "100 Hari Bobby-Aulia, Bagaimana?", diskusi yang dimoderatori Arfah Fanshyuri Lubis itu menghadirkan sejumlah kalangan.

Di antaranya Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan, Wakil Ketua DPW PKS Sumut, Wasis Wiseso, Wakil Ketua PDIP Sumut, Aswan Jaya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, dan Pengamat Politik UIN Sumut, Faisal Riza.

Samsir Pohan menyebut, FGD ini bentuk tanggung jawab KNPI Sumut menggali penilaian publik terhadap kepemimpinan Bobby Nasution di 100 hari kerjanya sebagai Wali Kota Medan.

"Kita menghadirkan narasumber yang berimbang agar hasil FGD objektif, bukan hanya seremonial. Sebab pikiran patut diajukan, kritik harus diungkapkan," tegas Samsir.

Kata Samsir, hasil diskusi ini akan diserahkan kepada Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan sebagai bahan evaluasi dan masukan bersama.

Wakil Ketua PKS Sumut, Wasis Wiseso, yang didapuk sebagai pemantik diskusi menyebutkan, pihaknya mengkritik sejumlah hal di 100 hari kepemimpinan Bobby-Aulia. Terutama soal janji BPJS gratis untuk warga Kota Medan, serta penanganan pandemi Covid-19.

"Kesawan City Walk menimbulkan kerumunan. Tapi tetap kekeh dijalankan. Akibatnya Medan kembali zona merah," kata Wasis.

Wasis juga menagih janji Bobby-Aulia yang akan berkantor di Medan Utara. "Sampai saat ini belum ada," kata Wasis.

Tapi di sisi lain, Wasis mengapresiasi gerak cepat Bobby Nasution, terutama memberantas pungutan liar.

"Upaya penanganan banjir juga kita apresiasi. Koordinasi Pemko Medan dengan kementerian terkait perlu ditindaklanjuti, dan bisa konsisten," kata Wasis.

Pendapat yang agak mirip juga disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya.

Dikatakannya, PDIP sudah selesai mengantarkan Bobby-Aulia sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. "Jadi kini mereka milik masyarakat Kota Medan. Ini penting disampaikan," kata Aswan Jaya.

Pihaknya mencatat, ada 5 prioritas kerja Pemko Medan yang patut didukung agar terwujud. Yakni kesehatan, kebersihan kota, kualitas infrastruktur, tata kelola ruang kota seperti Kesawan dan Merdeka Walk, serta penanganan banjir.

"Pengentasan banjir ini dilakukan hampir di segala lini. Di antaranya kordinasi intensif sengan kementerian serta upaya normalisasi sungai. Ini akan kita tunggu seperti apa nantinya," kata Aswan.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengapresiasi kinerja 100 hari Bobby-Aulia. Terutama keberanian mengambil keputusan dan gerak cepat Bobby dalam merespons pengaduan publik.

"Kasus honor tenaga kesehatan di RS Pirngadi ini contohnya. Kemudian soal punishment kepada birokrasi yang nakal seperti pungli. Zona integrasi harus dimulai dari pembersihan birokrasi dari pungli dan korupsi," kata Abyadi.

Hanya saja, kata Abyadi, kinerja tersebut membutuhkan konsistensi agar tidak terkesan pencitraan.

"Ini butuh konsistensi. Makanya kita harus sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan Bobby-Aulia," kata Abyadi.

Pendapat lain juga datang dari Pengamat Politik Faisal Riza. Dosen UIN Sumut itu menilai, pemberantasan pungli merupakan hal biasa.

"Agar forum ini tidak jadi forum puja-puja. Harusnya pungli sudah diberantas sejak 10 atau 15 tahun yang lalu. Banjir juga begitu. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah tentang kualitas hidup warga Kota Medan. Seperti penataan jalan dan trotoar," kata Faisal Riza.

Faisal Riza juga menyebut dukungan politik dan akses kekuataan pemerintah pusat merupakan modal penting bagi Bobby-Aulia mewujudkan harapan masyarakat.

"Filsuf Aristotelian menyebut, harapan keadilan bisa bersandar pada kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang dimiliki Bobby," ujar Faisal Riza.

Sebagai penanggap diskusi, hadir jurnalis muda Kota Medan Andika Syahputra Tanjung. Dirinya mengkritisi soal kebijakan ganda Pemko Medan terkait Covid-19.

"Kesawan City Square tetap beroperasi di bulan Ramadan, tapi Ramadan Fair di depan Masjid Raya ditiadakan," kata Andika.

Andika juga menyinggung konsep penataan aset Pemko Medan. "Sampai saat ini belum terlihat konsep yang jelas. Contohnya lahan bekas Hotel Soechi dan Medan Mall," ucap Andika.

Hadir juga dalam diskusi tersebut kalangan mahasiswa di antaranya Ketua KAMMI Sumut, A Rangkuti, Ketua GMNI Sumut, Daniel Sigalingging, serta aktivis HMI.

(RZD)