Acara tersebut diikuti lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari para ulama dan pengurus LDII, serta perwakilan MUI di provinsi dan kabupaten/kota.

"Tausiyah kebangsaan ini penting dalam kondisi keumatan yang menghadapi masalah yang kompleks dan multidimensi. Kami membutuhkan pencerahan," kata Pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri, Jawa Timur, KH Soenarto, Minggu (13/6).

Untuk menghasilkan juru dakwah ,menurut Soenarto posisi Pondok Pesantren Wali Barokah sangat strategis.

"Maka para juru dakwah itu perlu dibekali ilmu agama yang kaffah, dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mantap," ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengemukakan pentingnya menjalin silaturahim. Dengan silaturahim, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur.

"Tausiyah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, agar ukhuwah wathoniyah kuat dan ketiga ukhuwah basariyah terjaga. Para pendiri bangsa mendirikan negeri ini atas perbedaan yang tak bisa dihindari, dan para ulama menjadi motor penggerak perjuangan. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu," sebut Chriswanto Santoso.

Menurut Chrsiwanto, di tengah era digital, internet mempermudah lalu-lalang informasi. Namun teknologi itu juga mempermudah fitnah menyebar.

"Digitalisasi memungkinkan menulis atau mengubah suara menjadi saya, padahal pesan-pesannya bukan dari saya. Ini bisa mendatangkan fitnah dan perpecahan umat," jelasnya.

Ia mengingatkan, para pendiri membentuk LDII bertujuan untuk berkontribusi kepada umat, bangsa dan negara secara positif.

"Kami memiliki delapan program kerja yang diselaraskan dengan program nasional, agar menjadi solusi. LDII harus mendukung bangsa dan negara dan memberi solusi terutama masalah kebangsaan. Bila Indonesia goyang, LDII turut ikut sempoyongan," ujarnya.

Dalam tausiyah kebangsaan, KH Marsudi Syuhud menekankan pentingnya keterhubungan antar manusia.

"Sehingga antar manusia terhubung rohani, pikiran, amaliyah dan berbagai hal lainnya, ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir," ujarnya.

Keterhubungan itu, menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah.

Dalam kesempatan tersebut, Masyhudi menekankan konteks hubungan negara dan agama yang meliputi tiga hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap (Alquran dan Alhadist) dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara,

"Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan," ujarnya.

Kedua, bernegara harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu.

"Contohnya pajak. Hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun adakalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday," sebutnya.

Ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani. Saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya bahkan mengurusinya maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan.

Ia mengingatkan, negara yang didasari musyawarah, maka hukumnya wahib menjaga kesepakatan atau produk musyarawag tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki bersama, bukan negaranya yang dirobohkan.

"Lebih baik menjadi orang miskin di negeri yang kuat dan kaya, ketimbang menjadi orang kaya di negeri yang barbar, penuh ancaman, dan ketidakpastian," tukasnya.

(TRY/EAL)