"Kami berharap agar Polres Simalungun untuk melakukan penyelidikan atas hilangnya Alkes di Puskesmas Hatonduhan. Karena itu sudah merugikan keuangan negara," kata Bona, Senin (12/7).

Hilangnya peralatan itu sesuai Laporan Pemeriksaan BPK RI dalam Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2020, pada 5-9 Juli 2021.

Kata dia, sejumlah alat kesehatan hilang disinyalir karena kelalaian dari para petugas di Puskemas Hatonduhan.

Kehilangan ini pun diketahui saat kunjungan Anggota DPRD Simalungun dari dapil 5 yang hadir memeriksa LKPJ TA 2020. Beberapa waktu lalu.

"Dari semua berkas yang tunjukan pengurus Puskesmas ternyata benar ada alat kesehatan yang hilang. Kehilangan itu diakui Kepala Puskesmas Hatonduhan, Dr Diklanto Silaen. Parahnya tidak ada berita acara kehilangan," tegas Bona.

"Baru setelah dua bulan dibuatkan berita acara, namun hilangnya alat kesehatan tak satu pun dari pihak Puskesmas Hatonduhan dan Dinas Kesehatan melaporkan kepihak berwajib," sambungnya.

Ia menduga hilangnya alkes tindakan kesengajaan, atau sengaja ditutupi.

"Untuk itu, kami minta Inpekstorat dan BPK memeriksa kelengkapan alat apa saja yang hilang serta buti-bukti laporan lainnya. Selanjutnya, penegah hukum juga harus turun tangan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi antara Dinas Kesehatan dan Kapus Hatonduhan. Hingga alkes yang seharusnya bisa digunakan masyarakat, hilang tak tau di mana rimbanya,” tuturnya.

Desakan penyelidikan juga datang dari Ketua Fraksi Golkar, Sugiarto.

"Saya dari Fraksi Golkar tak akan tinggal diam, masalah ini harus terungkap. Saya lihat antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Hatonduhan bertele-tele menjelaskan persoalan ini," kata dia.

Masih kata Sugiarto, dari laporan meraka ada satu mobil yang tak sampai ke Puskesmas Hatonduhan saat membawa alkes dari Dinas Kesehatan Simalungun menuju Puskesmas.

"Alasannya kemalaman dan tak ada laporan atau berita acara terkait hal itu. Tentu kami menduga ada kelalaian atau memang kesengajaan mau dihilangkan,” paparnya.

Diklanto Silaen mengatakan, masalah hilang nya alkes sudah tanggung jawab Dinas Kesehatan Simalungun.

"Kita sudah mediasi antara DPRD dan Dinas Kesehatan Simalungun. Bahwa hilangnya alkes menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan," ucap Diklanto.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Simalungun, Dr Lidia Saragih, saat dikonfirmasi tidak membalas pesan whatsapp yang dikirim dan saat dihubungi belum ada respon.

(FHS/CSP)