Masyarakat Adat Kepada Jokowi: Mohon, Izin Konsesi TPL Dicabut

Masyarakat Adat Kepada Jokowi: Mohon, Izin Konsesi TPL Dicabut
Salah seorang perwakilan Masyarakat Adat menyampaikan aspirasi di depan kantor PT Toba Pulp Lestari di Uniplaza di Jalan Letnan Jenderal MT Haryono, Rabu (28/7). (Analisadaily/Christison Sondang Pane)

Analisadaily.com, Medan - Aliansi Gerak Tutup PT TPL menggelar unjuk rasa di kantor Toba Pulp Lestari di Jalan Letnan Jendral MT Haryono, Rabu (28/7). Dalam aksinya, massa menyampiakan tuntutan agar pemerintah mencabut izin konsesi perusahaan penghasil bubur kertas tersebut.

Salah satu perwakilan Masyarakat Adat, Jonny Ambarita mengatakan, keberadaan Toba Pulp Lestari membuat mereka sampai saat ini masih tertindas, karena hak-hak, ruang hidup dan tanah adat dirampas hingga sumber air minum mereka terus tercemari.

“Masyarakat yang sudah beratas-ratus tahun tinggal di Tano Batak tersingkir oleh perusahaan itu. Sehingga kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, supaya izin konsesi perusahaan Toba Pulp Lestari dicabut,” tegas Jonny usai menyampaikan aspirasinya.

Dia lanjut menjelaskan, keberadaan perusahaan tersebut membuat kehidupan ekonomi hancur, karena lahan pertaniannya berkurang. Tidak hanya itu, kata dia, dampak buruk kehadiran Toba Pulp Lestari juga dirasakan pariwisata Danau Toba.

“Kita kembali menegaskan, tutup TPL secara permanen dan tanah ada yang dikembali ke masyarakat adat,” ucap Jonny, yang merupakan anggota Komunitas Lembaga Adat Keturunan Oppung Hotang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS).

Jonny pun berharap kepada Joko Widodo agar menerima kehadirian Tim 11, yang melakukan aksi jalan kaki dari Balige ke Jakarta. Sekarang, mereka sudah berada di Ibu Kota Jakarta setelah berjalan selama 43 hari.

Pada saat unjuk rasa, massa juga menunjukkan aksi teatrikal adat dengan membakar kemenyan, mengenakan pakaian adat berupa Ulos, sembari menyampaikan doa kepada Oppung Mulajadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam doanya, Tomson Ambarita, meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, agar menutup perusahaan Toba Pulp Lestari. Karena, perusahaan itu telah merusak lingkungan Danau Toba dan Tanah Batak.

Selain teatrikal itu, massa pengunjuka rasa juga datang dengan menggunakan alat pelindung diri (APD), membawa spanduk serta mengenakan masker yang bertuliskan Tutup TPL.

Di samping itu, massa juga menuntut supaya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat. Dalam catatanya, kurun waktu lima tahun atau 2016-2021, sebanyak 63 orang telah mengalami kekerasan, dan terakhir pada 18 Mei lalu, dialami 12 warga Masyarakat Adat Marga Simanjuntak Huta Natumingka.

Kasus terakahir ini pun memicu keresahan masyarakat luas dan direspon dengan melakukan aksi jalan kaki Toba-Jakarta oleh Tim 11, termasuk diantaranya Togu Simorangkir, Anita Hutagalung dan Irwansyah Sirait.

(CSP)

Baca Juga

Rekomendasi