Forum ini mempertemukan pandangan kritis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan komitmen eksekutif dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk memitigasi risiko bencana ekologis di masa depan.

Dana Prima Tarigan dari Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI Nasional, memberikan peringatan keras mengenai kondisi topografi Tapteng. Berdasarkan data Citra Satelit KLHK (2000-2021), Tapteng telah kehilangan 15.515 hektar tutupan hutan. Yang mengkhawatirkan, sekitar 34,58% wilayah kabupaten ini memiliki kemiringan ekstrem yang sangat rentan jika dieksploitasi.

WALHI mencatat bahwa bencana banjir dan longsor hebat pada tahun 2025 lalu—yang berdampak pada puluhan ribu hektar lahan di Tapanuli Tengah, Utara, dan Selatan—adalah sinyal darurat. Bencana tersebut bahkan merenggut nyawa satwa endemik, termasuk Orangutan Tapanuli yang ditemukan hanyut terbawa banjir.

"Saat ini baru sekitar 30% dari izin di lahan curam tersebut yang dieksplorasi, namun dampaknya sudah menyebabkan banjir dan longsor yang hebat. Bayangkan jika pemerintah mengejar percepatan ekonomi dan mengeksploitasi 100% lahan tersebut. Tapanuli Tengah bisa menjadi kuburan massal," tegas Dana.

Merespons kekhawatiran tersebut, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton, menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen penuh melakukan penataan ulang ekosistem sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis lingkungan hidup.

Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong pendekatan agroforestry di wilayah hulu guna menyeimbangkan kelestarian alam dengan manfaat ekonomi warga melalui penanaman komoditas seperti aren, durian, dan tanaman endemik lainnya.

"Penanganan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Jika hulu tidak ditangani, hilir akan terus menghadapi kerawanan. Maka, penanganannya harus paralel dari hulu hingga daerah aliran sungai," ujar Masinton.

Selain vegetasi, penguatan fisik juga dilakukan melalui rencana pembangunan tiga unit sabo dam di wilayah Toca oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menahan laju air dan material guna meminimalisir risiko banjir di DAS.

Di sisi regulasi, WALHI mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan tegas terkait konsesi lahan. Dana menyoroti adanya izin-izin yang sempat dicabut namun diaktifkan kembali tanpa narasi pemulihan lingkungan yang jelas.

Sebagai langkah maju, WALHI menawarkan sejumlah rekomendasi konstruktif yang menekankan pada evaluasi pengaktifan izin yang tidak sejalan dengan prinsip kelestarian serta pelaksanaan audit lingkungan menyeluruh dengan menitikberatkan tanggung jawab pemulihan pada pihak pengelola.

Lebih lanjut, pemerintah diharapkan membatasi izin baru di area dengan kemiringan lahan yang curam sekaligus mengoptimalkan program Perhutanan Sosial dan Hutan Adat bagi masyarakat lokal sebagai solusi berkelanjutan.

Sembari merancang tata ruang masa depan, Bupati Masinton memastikan bahwa pemulihan bagi warga terdampak tetap berjalan dengan memastikan tidak ada lagi pengungsi di tenda darurat. Fokus saat ini beralih pada penyediaan hunian tetap (Huntap) dan distribusi dana stimulan.

Tercatat dana stimulan rumah dari BNPB telah mencapai Rp36 miliar, ditambah bantuan jaminan hidup dari Kementerian Sosial berkisar antara Rp30 hingga Rp40 miliar. Sebanyak 118 unit Huntap sedang dibangun di Padang Sugi, dan pemerintah tengah menyiapkan lahan tambahan di wilayah Tuah untuk kapasitas sekitar 400 kepala keluarga.

Guna memastikan keadilan, pemerintah kembali membuka posko pelaporan untuk menjaring warga yang belum terdata agar mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan. Dana menegaskan bahwa fenomena alam saat ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan.

"Kita harus memilih antara keadilan ruang untuk rakyat atau terus memberikan ruang bagi industri yang rakus lahan," pungkasnya.

(RZD)