Hal itu disampaikan Bupati Masinton saat ditemui pada acara Workshop 'Menata Ulang Kabupaten Tapanuli Tengah dan Ekosistem Batang Toru' yang digelar di Gedung Serbaguna Kita Pandan, Selasa (12/5). Pada kesempatan itu Ia menekankan pentingnya dilakukan kolaborasi oleh lintas sektor.

Masinton mengungkapkan kegiatan yang diinisiasi oleh WALHI ini menjadi momentum untuk melahirkan gagasan pembangunan, terutama di daerah hulu perbukitan yang masuk dalam wilayah konservasi.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas workshop ini. Ini menjadi modal awal kita untuk menata kembali ekologi Tapanuli Tengah. Kami sangat bersyukur Pemerintah Provinsi tetap mempertahankan Tapanuli Tengah dalam wilayah konservasi Batang Toru, yang berarti kita mendapat dukungan penuh untuk menjaga habitat satwa dilindungi dan flora endemik di sana," ujar Masinton.

Masinton mengungkapkan, pemerintah akan mendorong pendekatan agroforestry di wilayah hulu. Strategi ini dirancang untuk menyeimbangkan kelestarian lingkungan dengan manfaat ekonomi bagi warga melalui penanaman komoditas seperti aren, durian, dan tanaman endemik lainnya.

Selain vegetasi, penguatan infrastruktur fisik juga menjadi prioritas. Ia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum tengah menggagas pembangunan tiga unit sabo dam di wilayah Toca. Bangunan ini berfungsi vital untuk menahan laju air dari hulu guna meminimalisir risiko banjir di daerah aliran sungai (DAS).

"Penanganan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Jika hulu tidak ditangani, hilir akan terus menghadapi kerawanan. Maka, penanganannya harus paralel dari hulu hingga daerah aliran sungai," ujarnya.

Terkait progres pemulihan bagi warga terdampak bencana, Bupati memastikan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat. Saat ini, fokus beralih pada penyediaan hunian dan distribusi dana stimulan. Tercatat sekitar 20.000 data kerusakan rumah dan penerima Jaminan Hidup (Jadup) sedang diusulkan untuk tahap kedua dan ketiga.

Sejauh ini, dana stimulan rumah dari BNPB telah mencapai Rp36 miliar, ditambah bantuan jaminan hidup dari Kementerian Sosial berkisar antara Rp30 hingga Rp40 miliar. Untuk Hunian Tetap (Huntap), sebanyak 118 unit sedang dibangun di Padang Sugi lengkap dengan prasarana air bersih dan listrik. Pemerintah juga tengah menyiapkan lahan tambahan di wilayah Tuah untuk kapasitas sekitar 400 kepala keluarga.

Posko Pelaporan Kembali Dibuka

Guna memastikan keadilan bagi seluruh korban, pemerintah kembali membuka posko pelaporan. Hal ini dilakukan untuk menjaring warga yang mungkin belum terdata di tingkat kecamatan agar bisa mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan hingga hilang.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, terutama untuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul di wilayah lintas kabupaten. Target utama kami adalah semua masyarakat terdampak dapat tercover dengan baik," pungkasnya.

(RZD)