Vaksinasi Ricuh, Aktivis 98: Jangan Mengacaukan Situasi

Vaksinasi Ricuh, Aktivis 98: Jangan Mengacaukan Situasi
Warga antre untuk melakukan vaksinasi di aula Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (3/8). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/hp)

Analisadaily.com, Medan - Kericuhan saat vaksinasi yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Gedung Olah Raga (GOR) Mini Pancing, Medan, Selasa (3/8) lalu disesalkan aktivis 98. Namun mereka mengingatkan, jangan menggiring opini seolah-olah Irjen Panca Simanjuntak dipersalahkan.

"Kami ingatkan jangan menggiring opini dan membuat kegaduhan dengan menyudutkan Kapolda Sumut bersalah dalam pelaksaaan vaksinasi di GOR Pancing," kata Ketua Majelis Wilayah Perhimpunan Pergerakan 98 Sumut, Muhammad Ali Hotman Nasution, Sabtu (7/8).

Mantan aktivis Insitut Teknologi Medan (ITM) ini menanggapi pernyataan Gabungan Aliansi Organisasi Mahasiswa yang meminta Kapolri mengevaluasi kinerja Panca Simanjuntak dan memberikan sanksi pencopotan dari jabatannya, seperti disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara dan sejumlah elemen organisasi mahasiswa.

"Seharusnya pelaksaanan vaksinasi direncanakan matang apalagi dalam jumlah besar. Namun kejadian di GOR Pancing, tentu tidak disengaja sehingga tidak perlu ada pihak yang disudutkan apalagi sampai diminta untuk dicopot. Kami justru melihat Irjen Panca fokus membantu pemerintah mempercepat vaksinasi massal. Jadi kami ingatkan mahasiswa yang tidak mau target vaksinasi berhasil, jangan mengacaukan situasi," ujar Ali.

Ali dan aktivis yang berhimpun dalam Perhimpunan Pergerakan 98 menyebut, mahasiswa yang menolak vaksinasi, juga berada di belakang penolakan pemberlakuan PPKM Darurat. Padahal, kata Ali, jika PPKM tidak dilakukan, korban akan semakin banyak dampak penyebaran virus Corona.

"Jika PPKM Darurat tidak dilakukan, rumah sakit akan kolaps. Coba datang dan lihat rumah sakit rujukan Covid-19 di Medan, bagaimana penuhnya ruangan isolasi. Coba cek di situs sisrute.kemkes.go.id Kementerian Kesehatan jumlah pasien covid yang belum bisa diterima rumah sakit karena ruangan IGD penuh. Apa kita biarkan semua ini terjadi dengan memprovokasi penolakan PPKM. Kita semua terdampak PPKM Darurat, tapi tidak ada pilihan saat ini. Tidak boleh egois dalam bernegara," terang Ali.

Dia kemudian menduga, desakan mencopot Irjen Panca karena kinerja mantan Direktur Penyidikan KPK itu tegas membantu pemberantasan korupsi di Sumut.

"Termasuk saat datang ke Kota Tanjungbalai memberikan semangat kepada penyidik KPK yang sedang mengusut kasus korupsi Wali Kota Tanjungbalai," tandasnya.

(JW/CSP)

Baca Juga

Rekomendasi