Sementara untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi siswa merupakan tanggungjawab bersama. Pada prinsipnya PGRI yang menaungi para kepala sekolah/guru dan tenaga kependidikan sangat mendukung program pemerintah terkait vaksinasi siswa. Sebab ini adalah kebutuhan, bukan sekadar keharusan.

"Terkait vaksinasi siswa, PGRI Aceh berharap pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap vaksinasi melakukan pendekatan yang sejuk, tidak menakut nakuti apalagi jika bernada ancaman untuk dan dari siapapun apalagi untuk kepala sekolah dan guru," ujar Ketua PGRI Provinsi Aceh, Al Munzir, Selasa (21/9).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi ancaman Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, yang mengultimatum kepala sekolah SMA/SMK dan SLB agar menyegerakan melakukan vaksinasi siswa hingga batas terakhir 30 September 2021.

Apabila hingga batas waktu tersebut vaksinasi tidak mampu disukseskan, maka ia mempersilahkan kepala sekolah tersebut untuk mengundurkan diri.

"Ini saya tegaskan kepada kepala sekolah SMA, SMK dan SLB, jika tidak mampu maka saya persilahkan mundur saja," kata Alhudri di hadapan kepala SMA/SMK dan SLB saat mendampingi Sekda Aceh Taqwallah di SMKN 2 Blangkejeren, Gayo Lues, Minggu, (19/9).

Menurut Ketua PGRI Aceh, Al Munzir, saat ini kepala sekolah dan guru sudah cukup tertekan selama pandemi Covid-19, sebagai contoh terkait sistem pembelajaran daring atau online, dimana tidak sedikit dari wali siswa yang menuntut pelaksanaan pembelajaran secara luring atau tatap muka dengan berbagai alasan, tapi di sisi yang lain aturannya yang belum membolehkan.

Diungkapkan oleh Al Munzir, menurut informasi dari daerah dan beberapa kepala sekolah ada beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi siswa, di antaranya:

Masih ada orang tua siswa yang belum bersedia bahkan menolak anaknya divaksin dengan alasan dampak Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), terkontaminasi berita hoax sehingga terjadi kebingungan di tengah masyarakat atas informasi-informasi tidak jelas yang berkembang.

Kemudian siswa tidak hadir di sekolah saat mau dilaksanakan vaksinasi. Selanjutnya, batas waktu vaksinasi yang diberikan yakni hingga 30 September 2021 sangat singkat sehingga para kepala sekolah berharap ada kelonggaran terkait batas waktu yang telah ditentukan.

Kendala lainnya adalah ada siswa yang tidak memenuhi kriteria untuk divaksin setelah dilakukan skrining oleh tenaga medis.

Al Munzir menyebutkan, kepala sekolah/guru memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi di masa pandemi covid-19, guru dan kepala sekolah tidak hanya berjuang dalam melangsungkan proses belajar mengajar (PBM), akan tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat/siswa dalam menyukseskan vaksinasi guru dan siswa.

"Sepatutnya para kepala sekolah dan guru kita berikan apresiasi dalam hal ini, meskipun hasilnya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan," kata Al Munzir.

Untuk itu PGRI mengapresiasi usaha pemerintah dalam program vaksinasi guru dan siswa yang merupakan bentuk ikhtiar dalam mewujudkan kesehatan dan keselamatan warganya.

Dalam kesempatan ini PGRI Aceh mengajak dan memohon kepada para kepala sekolah/guru, pengurus PGRI di semua jenjang baik kabupaten/kota, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting di tingkatan sekolah untuk tetap semangat dalam mengedukasi masyarakat dan bersinergi dengan Komite Sekolah, Dinas Pendidikan/Kemenag, Dinas Kesehatan, bahkan pihak keamanan selaku aparat pemerintah untuk menyukseskan vaksinasi siswa.

"Mari sama-sama kita dukung kebijakan pemerintah dengan berbagai pendekatan, tugas kita adalah berproses, persoalan hasil tentunya itu di luar kemampuan kita. Salam takzim untuk para kepala sekolah dan guru," pungkas Al Munzir.

(MHD/EAL)