Fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu pun mendukung penuh pemberantasan terhadap segala bentuk tindak kejahatan di Kota Medan agar terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dukungan dan apresiasi itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Dr Dra Lily MBA, MH pada penyampaian pemandangan umum fraksi–fraksi DPRD Medan atas penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggujawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam rapat Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (15/6/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua H Zulkarnaen dan para anggota DPRD Medan, dan turut dihadiri Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman dan perwakilan OPD jajaran Pemko Medan. Rapat difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.

Disampaikan Lily, tindakan tegas yang dilakukan polisi terhadap para pelaku kejahatan di Kota Medan seperti begal, curanmor dan peredaran narkoba yang belakangan ini cukup meresahkan di tengah maayarakat memang butuh sikap tegas dan terukur.

"Kepada timsus patroli Jaga-cegah-sigap (team-JCS) yang dibentuk Kapolrestabes Medan kita minta agar tetap melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum yang ada. Bahkan, kita harap polisi tetap melakukan razia rutin untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat," tegas Lily.

Begitu juga terkait, informasi bahwa Pemko Medan mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Medan untuk membantu biaya pengobatan korban kejahatan jalanan (begal) yang terjadi di Kota Medan, bila informasi tersebut benar, bagaimana mekanisme pemberian bantuannya dan berapa nilai bantuan pengobatan yang akan diberikan kepada korban tindak kejahatan.

Disampaikan Lily, pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan mendukung bila bantuan dimaksud diberikan sejauh tidak melanggar ketentuan hukum yang ada serta tidak menimbulkan permasalahan baru dalam penyalurannya.

Selain itu juga, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan Pemko Medan bagaimana kerjasamanya dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pertanggungan biaya berobat korban kejahatan jalanan.

Isu lain juga menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan terkait perkelahian antar kelompok pemuda, gangguan begal dan geng motor termasuk peredaran narkoba yang belum dapat diatasi.

"Fraksi PDI Perjuangan minta hal tersebut agar menjadi perhatian serius dan mendapatkan tindak lanjut Pemko Medan dalam hal itu Walikota Medan Rico Bayu Putra Waas," pungkasnya.

(MC/RZD)