Kegiatan ini bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengatakan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus mendorong aktivitas perekonomian.

Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran memberikan kemudahan melalui transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien. Perkembangan penggunaan QRIS juga menunjukkan tren yang sangat positif, baik dari sisi nilai transaksi, jumlah pengguna, maupun jumlah pelaku usaha yang memanfaatkannya.

Ameriza mengungkapkan, berdasarkan pemantauan kinerja TP2DD tahun 2025, tiga provinsi dengan tingkat digitalisasi sistem pembayaran tertinggi di wilayah Sumatera adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau.

"Ke depan masih banyak ruang yang dapat didorong untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, salah satunya dengan memasukkan program percepatan digitalisasi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026).

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Puji Gunawan, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui transformasi digital.

Ia menilai dukungan pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap digitalisasi terus meningkat. Namun, masih terdapat sejumlah kebijakan yang menjadi hambatan sehingga diperlukan penyelarasan regulasi dengan agenda percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui TP2DD.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan terus mendorong berbagai inovasi dan model implementasi digitalisasi agar layanan publik semakin efisien serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Rakorwil TP2DD Sumatera dihadiri perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari 10 provinsi di Sumatera, serta jajaran pimpinan Bank Indonesia dari kantor perwakilan di daerah, Departemen Regional, dan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas arah pengembangan digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Salah satu fokus pembahasan adalah perluasan implementasi sistem split payment berbasis QRIS yang telah diinisiasi melalui program QRESTO di Kota Medan.

Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan akan terus memetakan potensi digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Komitmen dan sinergi antarlembaga juga akan diperkuat untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran demi mendorong perekonomian Sumatera yang lebih maju, tangguh, dan inklusif.

(REL/WITA)