Ungkapan kekecewaan itu disampaikan Ketua DPRD Padang Lawas, Amran Pikal Siregar, saat memimpin jalannya rapat.

Rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Palas Sahrun Hasibuan, Polres Palas, pimpinan OPD dan 9 kepala desa itupun tidak membuahkan hasil. Sebab yang hadir dari pihak perusahaan hanya asisten kepala dan humas yang tidak bisa mengambil keputusan.

"Apakah kehadiran saudara dalam pertemuan ini bisa mengambil sikap," tanya Amran.

"Tidak bisa, nanti hasil pertemuan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan," jawab Humas PT Sibuah Raya.

"Baik, cukup. Karena saudara tidak bisa mengambil kebijakan, percuma rapat ini kita lanjutkan," tegas Amran.

Meski demikian Amran menyampaikan bahwa pihaknya akan menyegerakan pertemuan lanjutan dengan Plt. Bupati Palas untuk mengambil kebijakan terkait sikap pemerintah daerah dalam kasus PT Sibuah Raya.

"Saya sarankan kepada humas DPRD untuk tidak lagi menyurati PT Sibuah Raya dalam RDP selanjutnya, akan kita ambil kesimpulan bersama Plt Bupati," ungkap Amran.

Amran menjelaskan pihaknya akan bermusyawarah dengan Pemkab Palas untuk melakukan pemberhentian operasi PT Sibuah Raya. Sebab sebagai investor luar, perusahaan itu dianggap tidak membawa keuntungan terhadap masyarakat.

"Salah satu tujuan perusahaan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, ternyata yang terjadi hanya bisa mengeruk hasil kekayaan pribadi di Kabupaten Padang lawas," tegas Amran.

(ATS/EAL)