Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berencana untuk semakin mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna. Wapres meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat penyertaan modal negara di kediaman resmi Wapres, dikutip melalui keterangan pers, Jumat (25/2).

Seperti diketahui, BSI sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air saat ini berstatus anak usaha dari tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri (Mandiri), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.

“Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini,” ungkap Erick.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.

“Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan,” terangnya.

Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI. Ini mengingat tiga bank PSP tersebut merupakan perusahaan publik.

“Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat,” tegas Wapres.

BSI yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan ticker code BRIS lahir pada 1 Februari 2021 atas inisiasi Kementerian BUMN. BSI merupakan penggabungan dari anak usaha tiga bank syariah milik Himbara yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.

Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, Bank Mandiri menggengam 50,83% saham BSI. Kemudian BNI sekitar 24,85%, dan BRI sekitar 17,25%. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5%, termasuk publik 7,08%.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.

“Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus [direksi], dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” urai Wapres.

Jadi KBMI 4 Akan Perluas Layanan

Langkah strategis pemerintah terhadap BSI itu diapresiasi positif oleh Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto. Menurutnya hal ini akan membuka lebar peluang BSI masuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4.

Dengan demikian BSI akan lebih leluasa mengepakan sayap bisnisnya. Tentu dengan layanan yang semakin diperluas.

“Dengan menjadi bank BUKU 4, coverage dan jenis layanan produk BSI bisa semakin luas,” kata Toto.

Toto pun menggarisbawahi bahwa dengan menjadi BUMN, BSI membawa pekerjaan rumah yang besar. Bank syariah terbesar di Tanah Air itu harus meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian.

Sebabnya, potensi ekonomi syariah sangat besar, namun belum tergali optimal. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga September 2021 total aset keuangan syariah hanya sekitar 10,11% dari total industri pasar keuangan di Tanah Air. Sementara pangsa pasar perbankan syariah masih di angka 6,5%.

Padahal, Indonesia memiliki populasi muslim sekitar 80% dari total jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Selain itu industri halal di Indonesia pun memiliki potensi yang tak kalah jumbo dengan nilai kurang lebih Rp4.375 triliun.

Dari total nilai tersebut, industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak yaitu senilai Rp2.088 triliun disusul aset keuangan syariah senilai Rp1.438 triliun.

Oleh karena itu, Toto pun menantikan BSI menjalin kerja sama yang bersifat saling menguntungkan dengan perusahaan BUMN lainnya. Dengan demikian dapat mempercepat pertumbuhan pangsa pasar syariah dan sekaligus mendiversifikasi akses pembiayaan kepada dunia usaha.

Terkait diversifikasi pembiayaan, Toto menyarankan BSI menggarap sektor UMKM terlebih dahulu. Menurutnya, saat ini banyak bisnis produk halal yang membutuhkan modal untuk ekspansi.

“Tahapan berikut bisa masuk pada pembiayaan korporasi,” pungkasnya.

(RZD)