Menanam Saja Tak Cukup, Pakar USU Ingatkan Pemulihan Lereng Sibayak Harus Pakai Standar Restorasi Konservasi (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Medan – Instruksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menanami kembali jalur yang dibuka di Gunung Sibayak dalam waktu sepekan mendapat catatan kritis dari akademisi.
Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Onrizal, menegaskan bahwa langkah penanaman kembali tersebut baru bisa menjadi titik awal apabila disertai dengan standar pemulihan kawasan konservasi yang ketat, mulai dari pengendalian erosi hingga pemulihan pola aliran air.
Peneliti di Center for Tropical Biodiversity Conservation USU ini menyoroti bahaya rusaknya sistem hidrologi permukaan akibat pembukaan lereng menggunakan alat berat.
Menurutnya, pekerjaan pertama yang wajib dilakukan pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan bukanlah sekadar menancapkan bibit, melainkan menelusuri jalur aliran air hujan dan memastikan tidak ada material tanah yang terus hanyut ke bagian bawah lereng.
“Kalau setiap hujan tanah masih terbawa ke bawah, bibit yang sudah ditanam pun sulit tumbuh. Ikuti dulu aliran airnya sampai ke tempat keluar, lalu tangani bagian yang terkikis. Di tempat tumbuhan asli sudah mulai kembali, beri ruang supaya terus tumbuh. Di bagian lain, penanaman mungkin diperlukan,” ujar Onrizal di Medan, Sabtu (21/11/2026).
Secara regulasi dan keilmuan, Onrizal mengingatkan bahwa Permenhut P.48/Menhut-II/2014 telah membedakan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi dengan dukungan teknik konservasi tanah.
Merujuk pada pedoman IUCN serta standar Society for Ecological Restoration edisi 2026, pengelola seharusnya menjadikan ekosistem utuh di sekitar kawah pada ketinggian dan kemiringan serupa sebagai acuan.
Jika kondisi asli kawasan tersebut berupa hamparan vegetasi rendah, maka sasaran pemulihannya pun harus mengikuti karakter alami tersebut, bukan sekadar menghijaukan dengan tanaman sembarang.
Polemik pembukaan lereng ini bermula dari dalih pengelola yang mengerahkan ekskavator untuk memperlebar jalan setapak bagi akses kendaraan evakuasi.
Usai meninjau lokasi pada 18 November lalu, Gubernur Bobby Nasution menemukan adanya bukaan jalur baru dan langsung meminta Inspektorat memeriksa kepala unit pengelola dua hari berselang.
Menyikapi alasan jalur evakuasi tersebut, Onrizal mengusulkan agar klaim kebutuhan akses kendaraan diuji secara empiris di lapangan bersama tim SAR, petugas penyelamat, dan pemandu gunung setempat.
“Kalau kendaraan masuk lebih jauh, berapa menit yang bisa dihemat? Bandingkan di medan yang sama dengan waktu membawa korban memakai tandu ke titik jemput yang sudah ada. Hasilnya bisa membantu menentukan sampai di mana kendaraan perlu masuk dan bagian mana yang bisa dipulihkan,” kata Onrizal.
Selain aspek teknis ekologis, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Kehutanan Daerah (FKD) Sumatera Utara ini mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bersikap transparan.
Pemprov diminta membuka peta jalur lama, jejak pengerjaan alat berat di lapangan, dasar persetujuan proyek, hingga sumber pendanaannya ke publik.
Langkah ini krusial guna memastikan apakah pembukaan jalur tersebut tumpang tindih atau beririsan dengan izin sarana penunjang wisata alam yang dilaporkan ada di kawasan Sibayak.
“Warga perlu tahu apa yang sudah dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. Setelah hujan, tunjukkan apakah alur erosi bertambah, apakah tanah masih hanyut, dan apakah tumbuhan asli mulai kembali. Umumkan hasilnya sebelum memutuskan bagian mana yang siap dibuka kembali,” pungkas Onrizal.
(RZD)