Minggu Saragih (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Medan - Pengamat Kebijakan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Dr Minggu Saragih SH MH menilai, penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara (UMP Sumut) hanya naik 5,61 Persen, dan menjadi terendah di Indonesia. Bila dibandingkan dengan UMP Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perbandingannya bagai langit dan Bumi.
Menurutnya, UMP Sumut tahun 2027 hanya naik 5,61 Persen menjadi Rp3.410.000 dari Rp3.228.949.
"Harusnya kenaikan UMP di Sumut masih bisa ditingkatkan lagi, sebab harus menuju Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang, papan dan kebutuhan pendidikan anaknya serta kebutuhan sosial dalam bermasyarakat," ungkap Minggu yang juga ketua departemen Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia Wilayah Sumatera ini kepada wartawan di Medan, Sabtu (21/112026).
Ia menjelaskan, dasar penetapan UMP pada Undang Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 (tentang Pelindungan Ketenagakerjaan/Pelindungan Pekerja) diatur pada Pasal 137 hingga Pasal 139 (serta masa berlaku terkait masa kerja pada Pasal 140).
Selain itu, lanjutnya, bila dilihat berdasarkan ringkasan kinerja dan proyeksi, Triwulan III-2026, tumbuh 4,86 persen (yoy), 1,92 persen (q-to-q), dan 4,97 persen (c-to-c). Sedangkan Triwulan II-2026, tumbuh 5,06 persen (yoy). Dan Triwulan I-2026, tumbuh 4,98 persen (yoy). Sehingga Proyeksi 2026, diprakirakan 4,9 persen-5,7 persen. Maka diperkirakan Inflasi tahunan (year-on-year) Sumut pada Oktober 2026, tercatat sebesar 3,19 persen.
"Jika berdasarkan data tersebut dan dasar hukum utama penetapan UMP tahun 2026, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023)," jelasnya.
Sementara, tambah Minggu, yang juga ketua departemen Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak ini membeberkan rumus dan mekanisme penetapan penghitungan penyesuaian UMP 2026 menggunakan formula, yakni nilai penyesuaian = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α), dengan data BPS sebagai acuan utama.
Lalu, Indeks Tertentu (α), yang ditentukan pada rentang 0,50 hingga 0,90 dengan mempertimbangkan kontribusi tenaga kerja, kondisi ketenagakerjaan, dan kemampuan usaha bila dijumlahkan pertumbuhan ekonomi.
“Jika diambil di angka 5,5 persen, sambungnya, ditambah inflasi 3,19 persen dan faktor pengali 0,90 nya, maka diperoleh 8,6 persen x 0,90, maka hasilnya 7,74 persen," beber Minggu Saragih, yang pada era Tahun 2000-2015 sangat eksis berjuang untuk kenaikan UMP di Sumut tersebut.
"Sehingga UMP Sumut bila memakai dasar perhitungan tersebut harusnya kenaikan UMP Sumut tahun 2027, yaitu 7,74 persen, naik sekitar Rp249.920. Maka UMP Sumut tahun 2027, seharusnya Rp3.478.869 bila memakai dasar perhitungan yang ada. Namun angka tersebut sangat jauh dari KHL, seorang buruh dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan makan, sandang dan pangan serta biaya pendidikan dan sosial bermasyarakat," imbuhnya.
Oleh karena itu, Minggu Saragih yang juga merupakan prakisi hukum MRR Law Office dan Rekan ini meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution agar berani untuk melakukan revisi terkait UMP Sumut 2027 tersebut, demi menyelamatkan kehidupan kaum buruh di Sumut yang saat ini kenaikan upahnya terendah di Indonesia.
"Serikat buruh dan serikat pekerja di Sumut jangan hanya pasrah dan diam saja dengan kondisi ini, sungguh sangat miris melihat kondisi UMP nya terendah dalam 10 tahun terakhir," tandasnya.
(KAH/RZD)