Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan mengapresiasi gebrakan Gubsu Edy Rahmayadi yang berani menggelontorkan anggaran untuk megaproyek senilai Rp 2,7 triliun untuk perbaikan jalan provinsi.

"Kita harus akui baru kali ini Pemprovsu menganggarkan perbaikan jalan rusak secara massif dan maksimal," kata Samsir, Selasa (19/4).

Diuraikannya, dari gelontoran Rp 2,7 triliun itu, sekira Rp 700 miliarnya untuk perbaikan jalan zona dataran tinggi Sumut seperti Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Pematangsiantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

"Tentu kami menilai kebijakan Gubsu ini patut diapresiasi. Perbaikan jalan ini juga akan menunjang akses ke daerah tujuan wisata di Sumut," kata Samsir.

Ditambahkan Samsir, perbaikan jalan rusak merupakan dambaan lama masyarakat Sumatera Utara. Sebab kerusakan jalan sangat berpengaruh pada segi kehidupan, terutama roda perputaran ekonomi serta keselamatan nyawa pengendara.

"Pengangkut hasil pertanian sering mengeluh karena jalan rusak. Sumatera Utara ini merupakan provinsi yang memiliki jalan rusak terpanjang se-Indonesia. Pelaksanaan perbaikan jalan rusak adalah dambaan masyarakat banyak," kata Samsir.

Untuk itu, Samsir mengimbau tidak ada upaya-upaya politis yang mengkhianati pembangunan ini serta berpotensi menciderai kehendak rakyat.

"Anggaran ini sudah disepakati dan diketok di DPRD Sumut. Kita imbau agar elit politik serta parpol tidak bermanuver terhadap usaha Gubsu menyahuti kehendak rakyat. Jangan ada yang mengkhianati kehendak rakyat," tegas Samsir.

Samsir pun mengajak elemen pemuda khususnya KNPI Sumatera Utara bersama-sama mendukung serta mengawal proses perbaikan jalan rusak di Sumut.

Sebagaimana diketahui, Pemprovsu menggelontorkan Rp 2,7 triliun bersumber APBD Sumut untuk perbaikan 450 km jalan provinsi yang rusak.

Dijadwalkan proyek pembangunan jalan terintegrasi dengan metode rancang bangun (design & build) tersebut, mulai dikerjakan pada April tahun ini.

Saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantab sekitar 75%, sementara yang tidak mantab ada 25%. Artinya dari panjang jalan provinsi sekitar 3.005 km, hanya 750 km yang tidak mantab.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, diharapkan pembangunan bisa lebih cepat selesai.

Juga efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan satu kali) dan waktu pelaksanaan yang simultan dan paralel sehingga efektif dan ekonomis dari segi waktu dan biaya.

Selain itu, pandemi membuat semua rencana pembangunan terhambat. Hal ini diperparah dengan penurunan kondisi jalan 2,5 % per tahun. Sehingga pencapaian target pembangunan infrastruktur pada visi misi Gubernur menjadi terkendala. Maka dipilihlah skema pendanaan multiyears (tahun jamak) dan metode rancang bangun agar dalam dua tahun pembangunan cepat selesai.

Jika mengunakan skema konvensional, pembangunan jalan tidak akan pernah selesai atau tercapai. Masyarakat pun tidak akan pernah menikmati jalan yang berkualitas atau mantab.

(RZD)