Dalam keterangan resmi diperoleh Analisadaily.com, ketidakhadiran pengurus IJTI Sumut tidak terkait hal politis apapun, namun sesuai sikap tentang keberadaan dan cikal bakal HPN. IJTI salah satu organisasi yang tidak mengakui HPN, dimana hingga kini penetapan Hari Pers Nasional masih menjadi perdebatan.

Serikat para jurnalis televisi ini meyakini HPN ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, dimana dasar hukumnya memakai Undang Undang No 21 tahun 1982. Undang-undang No 21 tahun 1982 ini tidak berlaku lagi setelah lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ketua IJTI Sumut Tuti Alawiyah Lubis menyampaikan apresiasianya atas undangan tersebut, namun IJTI absen pada rapat koordinasi tersebut, sebagai sikap penolakan.

"Memang kita diundang dalam rapat kordinasi itu, namun kita tidak hadir karena kita komitmen pada kebijakan IJTI Pusat. Kita mengajak HPN ini dikaji ulang landasannya dan kalau perlu dilakukan kajian sejarah melibatkan semua komunitas pers" jelas Tuti Jumat (13/1).

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan Kadis Infokom Sumut, berdasarkan garis organisasi kita tidak ikut karena tidak mengakui HPN" tambahnya

Mengenai pemberitaan yang menyebutkan IJTI turut menghadiri rapat kordinasi tersebut, menurut Tuti tidak ada, IJTI tidak mengikuti rapat tersebut dan telah dikonfirmasi.

"Sebagai pengurus daerah kita hanya menjalankan komitmen dan kesepakatan organisasi. Masalah mendasar dalam pelaksanaannya yaitu dasar hukum dari Keppres yang sudah tidak berlaku lagi," imbuhnya.

Diketahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Rabu (11/1/23) menggelar rapat kordinasi jelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan berlangsung 7-12 Februari 2023 di Medan. Pemerintah Sumut mengucurkan Rp 10 miliar untuk pelaksanaan acara tersebut. Sedikitnya 7.000 orang dari organisasi wartawan se-Indonesia akan hadir di acara nasional tersebut.

(REL/RZD)