Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, penyerahan sertifikat aset tidak hanya memberikan kepastian hukum hak atas tanah, namun sebagai pencegahan penyalahgunaan aset.

"Ini adalah satu bentuk mitigasi supaya tidak munculnya penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, dan ini telah menjadi perhatian KPK," ujarnya.

Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Madiun akan membantu Pemerintah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan investasi.

"Saya ingin mendorong percepatan investasi di Kabupaten Madiun. Yang pertama review kembali LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi - red) serta mendorong percepatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang - red) agar iklim investasi akan lebih cepat," tutur Hadi.

Kepala Kantah Kabupaten Madiun, Tansri melaporkan bahwa sertipikat yang diserahkan antara lain 1.407 sertifikat untuk Pemerintah Kabupaten Madiun, 15 sertifikat untuk PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kediri dan Kediri-Kertosono, 1 sertipikat untuk Kementerian Pertahanan, 2 sertifikat untuk Kementerian Agama, 7 sertifikat untuk Kementerian PUPR, 10 sertifikat untuk BBWS Bengawan Solo, serta 15 sertifikat untuk PLN UPT Madiun.

"Pada tahun 2023 ini seluruh bidang tanah di Kabupaten Madiun telah terukur dan terpetakan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dapat terlaksana dengan baik berkat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang intensif dalam pola Trijuang yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, yakni antara BPN, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa," papar Tansri.

Bupati Madiun, Ahmad Damawi mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN yang telah berkenan hadir. Menurutnya, permasalahan aset di Kabupaten Madiun ditargetkan selesai mulai dari internal pemerintah kabupaten.

"Alhamdulillah BPN itu cepat. Setiap bidang di Kabupaten Madiun sudah diukur semua jadi potensi konflik tanah terkendali. Kita bisa memberikan rasa aman," ungkapnya.

(TRY/CSP)