Ketua SIEJ, Joni Aswira mengatakannya saat membuka pelatihan ini. Joni mengatakan, persoalan lingkungan yang saat ini viral di media sosial adalah tentang pencemaran udara di Jakarta.

"Kasus ini menimbulkan pro kontra, saling tuding. Mulai dari emisi kendaraan, PLTU, pembakaran sampah dan lainnya," katanya.

Kemudian, sejumlah pejabat negara diundang ke istana negara untuk membicarakan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Yang menarik, narasi yang berkembang adalah penyebab polusi udara di Jakarta cenderung mengarah ke perilaku masyarakat.

Dikatakannya, pembakaran sampah bisa jadi berkontribusi dalam pencemaran udara. Namun menurutnya ada hal fundamental bagaimana pemerintah implementasi kebijakan dan pengawasan terhadap sektor yang menyumbang emisi karbon jumlah besar.

Dia mencontohkan, pemerintah sudah mendata ada 40-an PLTU tua untuk pensiun dini. Di sisi lain Jokowi juga memiliki program 35 ribu megawatt.

"Pemerintah mencoba membangun mobil listrik atau kendaraan listrik tapi kalo mau tarik ke hulu, material utama untuk batre lithium ujungnya adalah eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi. Pencemaran air sudah terasa, konfliknya di masyarakat juga akibat pertambangan nikel," katanya.

Persoalan pencemaran udara tak cuma di Jakarta. Hal serupa terjadi di Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat dan daerah lainnya. Perbincangan masalah lingkungan hidup juga bergantung pada demografi dan siapa siapa leader yang menghembuskan isu ini di media sosial.

"Ini lah problem kita menarasikan iklim. Dan lh masih hadapi sejumlah tantangan," katanya.

Menurutnya, media belum banyak melihat perubahan iklim punya nilai bisnis secara trafik karena keyword yang masih kalah bersaing dalam alogaritma di google.

"Pencemaran udara, biodiversitas, kerusakan ekosistem dan lainnya, ini mau ke siapa didorong narasi ini agar jadi kebijakan publik. Ini lah kenapa kami bikin acara ini. Kita ingin kandidat calon legislatif, calon kepala daerah mengambil momentum ini," katanya.

Kepala Konsul AS Medan, Bernard Uadan, yang hadir membuka acara mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras dan berkelanjutan untuk memberikan informasi tentang pentingnya lingkungan hidup.

"Perubahan iklim adalah persoalan yang mendesak saat ini. Penting untuk kita menjadikannya prioritas dalam wacana kita terutama menjelang pemilu 2024," katanya.

Dijelaskannya, jurnalis memiliki kesempatan untuk untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak perubahan iklim, keadaan ekonomi dan masyarakat. Amerika Serikat, lanjut Bernard, memiliki program kemitraan jangka panjang yang dirancang untuk menciptakan transisi energi salah satunya di sektor tenaga listrik yang adil di Indonesia.

"Jadi kami turut mendukung kelestarian lingkungan seperti program Internasional Visitor Leadership Programne dan lainnya serta lokakarya ini. Saya berharap di akhir kegiatan ini anda akan mendapatkan wawasan tentang topik penting dan lebih siap untuk melaporkannya secara efektif sekaligus menjadi agen perubahan," katanya.

Diketahui, kegiatan ini digelar sudah digelar sejak awal Juli dan akan berakhir di bulan September. Pertama kali digelar di Sorong, kemudian Kupang lalu Medan. Setelah itu, kegiatan yang sama digelar di Surabaya, dan terakhir di Bandung.

Di hari pertama digelar dalam dua kelas berbeda yakni kelas jurnalis dan kelas jurnalis warga serta konten creator. Selama dua hari, peserta mendapatkan materi dari SIEJ dan juga pengamat lingkungan hidup, Jaya Arjuna, Direktur Green Justice Indonesia, Dana Prima Tarigan.

Di hari kedua pada Rabu (30/8) akan menghadirkan pemateri dari KPU Sumut, Bawaslu Sumut, anggota DPRD Sumut dari PDI-P dan PKS, jurnalis senior serta pengamat politik.

(REL/RZD)