Dalam pemaparannya , Franky Partogi Wijaya Siriat menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pematang Siantar saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk memberikan dan atau menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga masyarakat Kota Pematang Siantar termasuk didalamnya lapangan pekerjaan terhadap para sarjana yang ada di Kota Pematang Siantar.

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang dinyatakan bahwa “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sehingga bila merujuk pada ketentuan Konstitusi tersebut maka penyediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Walikota Pematang Siantar selaku kepala daerah harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

"Berdasarkan dari BPS jumlah keseluruhan pengangguran di Kota Pematang Siantar per Agustus 2022 sebanyak 14.155 jiwa dari data ini 2.861 jiwa pengangguran yang dilatarbelakangi sarjana , tentu ini Pekerjaan Rumah yang harus di selesaikan. sehingga oleh karena itu dibutuhkan langkah dan strategi yang tepat dan konprehensif," ujar Anggota DPRD Sumut dari Dapil X Kota Pematang Siantar - Kabupaten Simalungun ini.

"Saya berharap Walikota Pematang Siantar memberikan perhatian serius terhadap situasi tingginya angka penganguran di Kota Siantar ini khususnya tingginya angka pengangguran Sarjana di Kota Pematang Siantar," imbuh Bung Ogi Sirait.

Franky menegaskan bahwa perlu adanya kebijakan kongkrit dan nyata sebagai bentuk Political Will Pemko Pematang Siantar terhadap kondisi Pengangguran di Kota Pematang Siantar ini. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha yang baik, menjaga stabilitas keamanan, ekonomi dan politik ditingakat lokal serta melakukan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam mengurangi tingginya angka pengangguran tersebut termasuk didalamnya memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha industri kreatif di Pematang Siantar

(BR)