Tujuan audensi ini terkait kerja sama kegiatan pelayan terpadu sidang Isbat nikah, penertiban buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran untuk perkawinan tidak tercatat masyarakat Kabupaten Langkat.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Stabat sebagai pelaksana sidang Isbat nikah yang selanjutnya bekerja sama Kantor Kementrian Agama Langkat sebagai pemberi buku nikah sah, dan catatan sipil sebagai bukti admistrasi sudah melaksanakan nikah yang sah, yaitu mengeluarkan akta kelahiran dan KK.

Terkait program itu, masyarakat yang belum tercatat sah menikah dalam negara dikenakan biaya mandiri sebesar Rp 420.000, berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Langkat.

Kepala PA Stabat, Evawaty mengatakan, persyaratan kerja sama tersebut sudah dipersiapkan, tinggal menunggu persetujuan dari Pj Bupati Langkat.

"Kami akan membuat MoU antara Pengadilan Agama Stabat, Dinas Dukcapil, dan Kemenag Kabupaten Langkat. Semua berkas sudah kami persiapkan, tinggal menunggu persetujuan dari Bapak Pj Bupati," kata Evawaty, Rabu (13/3).

Kadis Dukcapil Langkat, Faizal Rizal Matondang menjelaskan, dasar melakukan kerja sama dikarenakan ribuan pasangan di Kabupaten Langkat masih belum melaksanakan nikah secara sah tercatat di negara.

"Ada ribuan pasangan yang belum tercatat sah, sehingga kami punya inisiatif untuk meringankan beban mereka, baik dari ekonomi maupun administrasi, agar mereka tercatat oleh negara," ujarnya.

Menyikapi hal itu, Pj Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, menyambut dengan sangat baik kerja sama tersebut.

"Ini merupakan hal baru dan sangat mendukung untuk ini bisa segera terlaksana. Harapan saya ini bisa menekan angka perceraian yang secara otomatis akan menekan angka kemiskinan dan stunting, nantinya kita akan minta kecamatan untuk sosialisasikan program ini," pungkas Faisal.

(HPG/RZD)