Alhasil, warga menduga para pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengatasi polemik pasar Gambir, hanya menghabiskan anggaran daerah. KP warga setempat mempertanyakan kredibilitas para pejabat yang menangani polemik Pasar Gambir.

Di mana ia menilai apa yang telah dikerjakan Satpol PP Deliserdang dalam penertiban terkesan sebatas jalan tanpa adanya efesien hasil kerja.

"Penertiban dilakukan namun tak ada pengawasan setelah itu. Seolah-olah merasa telah berbuat namun faktanya membenturkan antara pelaksana proyek dengan para PKL," katanya, Senin (25/3).

Kata KP, harusnya pemerintah dapat dengan tegas mendirikan perda. Apa yang sudah tertuang dalam peraturan Daerah harus dapat dilakukan lantaran ada hukum yang menjerat di dalamnya jika tak dilaksanakan.

"Ini saya mendapat kabar bahwa akan adanya bantuan pengamanan dari personel kepolisian hingga TNI untuk mengamankan proses pemagaran pada Rabu. Kalau ini saya melihatnya, yang ada ini membenturkan antara pelaksana dengan PKL," ucapnya.

"Apalagi ini Ramadan, lalu kalau ditertibkan di hari Rabu mendatang, apakah langsung dikerjakan atau hanya penertiban. Ini kan terlalu konyol, yang ada membuat ini semakin keruh. Kalau memang harus dilaksanakan, petugas harus mengawal proyek ini sampai selesai, jika tidak ini menjadi masalah baru," pungkasnya.

(JW/RZD)