“Fungsi utama pemerintah adalah sebagai penyelenggara pelayanan publik, kualitas layanan menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggara pemerintahan dengan kualitas pelayanan publik yang baik," ujar Mulyono, Senin (25/3).

Dikatakannya, dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan perubahan paradigma pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, yaitu dari stelsel aktif ada pada penduduk menjadi stelsel aktifnya pada negara artinya pemerintah yang harus proaktif menjemput bola (pelayanan keliling).

Dengan perubahan paradigma layanan di atas, sebut Mulyono, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah, sedang dan akan melaksanakan layanan jemput bola di bidang administrasi kependudukan.

Antara lain, perekaman data kependudukan dan penyerahan dokumen kependudukan ke desa/kelurahan, sekolah, lembaga pemasyarakatan, penduduk yang mengalami musibah dan penduduk disabilitas dan pelayanan identitas kependudukan digital (IKD).

Dalam rangka memberikan layanan yang lebih cepat mudah dan aman kepada masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi dengan tajuk digitalisasi administrasi kependudukan untuk kemudahan layanan publik yang meliputi Tanda tangan elektronik (TTE) dalam penerbitan kartu keluarga. Surat keterangan pindah datang dan akta kelahiran atau perkawinan dan akta kematian.

Mulyono menyampaikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah berhasil memperoleh piagam penghargaan sebagai peringkat (Pertama) pada evaluasi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2023.

"Untuk itu, jangan lantas berpuas diri, jadikan prestasi ini sebagai cambuk untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. agar prestasi yang telah diperoleh dapat terus dipertahankan," pungkasnya.

(HPG/RZD)