Sumut berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 18,9% di tahun 2023, atau turun 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, Pemprov Sumut menurut Hassanudin, akan bekerja lebih keras untuk mencapai target 14,5% di akhir tahun 2024.

“BAAS itu langkah riil dan langsung, tetapi kita ingin bukan hanya sebatas data, tetapi benar-benar dilaksanakan, sehingga jumlah anak-anak kita yang stunting bisa terkoreksi,” kata Hassanudin, usai membuka acara Temu Kerja Stakeholder dan Mitra Kerja BKKBN dalam Rangka Penguatan BAAS di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso Nomor 1, Medan, Selasa (26/3).

Saat ini, BAAS di Sumut tersebar di 31 Kabupaten/Kota dan akan terus berkembang hingga menyentuh semua daerah-daerah yang memiliki anak stunting. Hassanudin meminta agar pembagian BAAS lebih tepat dan efektif kepada semua mitra kerja dan stakeholder.

“Adanya BAAS, kita memiliki peluang emas untuk menyentuh langsung dan memberikan perhatian khusus kepada 675.411 keluarga berisiko stunting, ini perlu sinergi dan komitmen kita bersama,” kata Hassanudin.

Menurut keterangan Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, TNI dan Polri paling banyak menjadi BAAS, karena memiliki organisasi hingga ke level paling bawah. Agar hasilnya lebih baik, Tavip Agus Rayanto mengajak untuk menyatukan langkah bersama menyelesaikan masalah stunting.

“Langkah kita perlu bersama, karena ini hanya bisa kita selesaikan dengan bekerja sama, kita gunakan data yang sama, dari data tersebut kita pilih mana yang perlu kita intervensi kuat,” kata Tavip Agus Rayanto.

Dia juga berharap, pihak swasta lebih berperan aktif dalam mencegah maupun mengurangi angka stunting di suatu daerah. “Kita akan dorong, karena untuk mengoreksi anak stunting butuh dana yang besar dan waktu yang tidak sebentar,” kata Tavip.

Hadir pada kegiatan ini Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim, Forkopimda Sumut, serta BAAS se-Sumut. Hadir juga Kadis PPPA dan KB Pemprov Sumut Sri Suriani Purnamawati, Direktur RS Haji Rehulina Ginting, serta OPD terkait lainnya.

(REL/RZD)