Sekjen Fokal IMM yang juga anggota Kompolnas Yusuf Warsyim, menegaskan, sebagai pengawas eksternal Polri, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepolisian menjalankan program prioritas Presiden Ri yang dikenal dengan Asta Cita Presiden RI. Salah satu poin utama dalam Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto adalah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap judi, baik online maupun offline.
"Polri harus memastikan tidak ada oknum yang terlibat membekingi judi online. Jika ada, harus ditindak tegas. Penanganan dan pencegahan judi online harus dilakukan secara serius agar tidak semakin merusak generasi bangsa," tegasnya.
Dia juga memaparkan, sejak 4 November 2024 hingga 11 Maret 2025, Bareskrim Polri bersama Polda jajaran telah melakukan berbagai upaya, termasuk mengajukan pemblokiran terhadap lebih dari 128 ribu tautan judi online, serta menindak 1.995 kasus dengan total 1.378 tersangka. Namun, Yusuf menekankan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan internet dan smartphone, tantangan dalam pemberantasan judi online juga semakin besar.
Sedangkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsiber) Polda Sumut, Kombes Pol Doni Satria Sembiring, menjelaskan bahwa kejahatan siber terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Saat ini, terdapat 353 juta pengguna seluler, 185 juta pengguna internet, dan 139 juta pengguna media sosial, yang menjadi sasaran empuk bagi bandar judi online.
"Judi bukan fenomena baru. Sejak zaman kerajaan, praktik perjudian sudah ada. Namun, dengan kemajuan teknologi, judi online semakin sulit diberantas karena berbasis di berbagai negara. Oleh karena itu, kami mengajak Fokal IMM dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas judi online melalui edukasi dan peningkatan kesadaran," ujar Doni.
Ia menambahkan, salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui kegiatan preemtif seperti ceramah, sosialisasi, pemasangan spanduk, serta patroli siber untuk mendeteksi dan menindak situs judi yang masih aktif.
Regulasi internasional
Assoc. Prof. Adi Mansyar menyoroti bahwa perjudian sudah ada sejak peradaban manusia. Ia menekankan bahwa salah satu tantangan dalam pemberantasan judi online adalah yurisdiksi hukum yang terbatas, mengingat banyak pemain judi yang mengakses situs dari luar negeri.
"Kita perlu mendorong adanya regulasi internasional terkait judi online. Kalau ada keseriusan dalam pemberantasan, ini bisa selesai. Seluruh pelaku judi online, termasuk bandar dan pemain, harus ditindak," ujarnya.
Ketua Fokal IMM Sumut, Rahmansyah Sibarani, mengapresiasi antusiasme para peserta dan pembicara yang telah memberikan gagasan konstruktif dalam upaya pemberantasan judi online. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi persoalan ini.
"Kami mengapresiasi kepedulian semua pihak yang hadir di seminar ini. Kesadaran kolektif sangat dibutuhkan dalam memberantas judi online, agar tidak semakin merusak generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya saat membuka kegiatan, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Parlin, juga menyambut baik inisiatif seminar ini. Ia mengingatkan bahwa judi dilarang dalam KUHP dan telah terbukti merusak mental serta ekonomi masyarakat.
"Upaya pemerintah dalam memberantas judi online sudah banyak dilakukan, namun situs-situs judi terus bermunculan. Oleh karena itu, strategi pemberantasan yang lebih andal dan massif harus diterapkan, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online," ungkapnya.
Seminar yang dihadiri Rektor UMSU Prof Agussani dan sejumlah senior IMM dan Muhammadiyah ini menghasilkan berbagai rekomendasi, termasuk penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku judi online. Para peserta sepakat bahwa pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

(NAI/NAI)