Koordinator Aksi, Ahmad Fahrezi mengaku prihatin terhadap ketimpangan yang terjadi di Kota Tebingtinggi. Hal ini membuat pihaknya menelusuri dan menyelidiki apa permasalahan yang sedang terjadi.

"Setelah kami selidiki, kami melihat PDAM Tirta Bulian Kota Tebingtinggi tidak berjalan sesuai semestinya. Kami mengindikasi adanya permainan, serta dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Direktur PDAM Tirta Bulian," ujar Fahrezi dalam orasinya di depan kantor Wali Kota Tebingtinggi, Jalan Sutomo, Kamis (17/4/2025) siang.

Adapun tuntutan aksi unjuk rasa MPR ini diantaranya: Kenaikan tarif pembayaran air mencapai 100%, sedangkan tidak ada perubahan yg terjadi baik segi kualitas dan kuantitas dan bisa lebih dikatakan lebih memburuk. Mengindikasi penyalahgunaan wewenang dengan penggelapan dana KAS PDAM bekerja sama dengan Kabag Keuangan.

Biaya perjalanan dinas (SPPD) Direktur PDAM Tirta Bulian yang diduga dimanipulasi. Gaji kinerja karyawan tahun 2024 lalu diberikan separuh dan sebagian lagi dialokasikan untuk membayar utang ke Bank Sumut Mengindikasi adanya oknum pejabat Pemerintah Kota Tebingtinggi yang membekingi Direktur PDAM Tirta Bulian Tebingtinggi.

MPR meminta kepada Wali Kota Tebingtinggi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi untuk memeriksa Direktur PDAM Tirta Bulian. "Kami meminta Wali Kota dan Kejaksaan mengungkap dugaan tindak korupsi yang ada di PDAM Tirta Bulian,"pinta Fahrezi.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Abdul Halim Purba yang menerima aksi unjuk rasa mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wali Kota Tebingtinggi.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang turut mengawasi tindak pidana korupsi di Kota Tebingtinggi ini. Saya akan menyampaikan tuntutan adik-adik sekalian,"janji Halim Purba.

Usai mendengar penjelasan tersebut, aksi unjuk rasa damai berlangsung kurang lebih 1 jam dan dikawal aparat kepolisian tersebut berakhir dengan lancar.

(CHA/CSP)