"Semua jenis pajak dari Coffee Box kita minta verifikasi dan dihitung ulang. Sebab, pajak yang disetor terlalu minim. Sementara omset per hari dari restoran cukup besar sekitar Rp59 juta per hari," tegas Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapenda Kota Medan, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan perwakilan Coffee Box, Loila Saragih, di ruang Komisi III, Selasa (10/6).

Politisi PDI Perjuangan itu juga minta, segala jenis pajak seperti restoran, PBB, ABT dan reklame ditinjau ulang. Terkait pajak restoran, pihak pengusaha dituding tidak transparan soal data jumlah kursi untuk mendapatkan jenis izin usaha. Ketidaktransparan itu diduga mengurangi nilai pajak yang harus disetor.

Terkait hal itu, politisi PDI Perjuangan itu minta agar Dinas PMPTSP merevisi jenis izin dan disesuaikan dengan fakta di lapangan.

"Fakta di lapangan untuk restoran Coffee Box di Jalan Palang Merah memiliki jumlah kursi ratusan. Maka jenis izin harus direvisi karena jumlah kursi bukan dibawah 100 lagi," tegas David Roni Sinaga.

Selain itu, untuk memastikan agar maksimalnya perolelah pajak dari restoran, David menyarankan kepada Bapenda agar restoran Coffee Box di 3 lokasi di Kota Medan ditongkrongi setiap harinya.

"Kita sarankan agar Coffee Box ditongkrongi setiap hari. Ini juga akan kita awasi," pungkas David, seraya menyebut setelah RDP akan ada tindaklanjut yang lebih baik. (mc)

(RZD)