Dalam orasinya, koordinator aksi Primus Nababan menyampaikan beberapa poin tuntutan antara lain copot Ketua Danantara, copot Menkomdigi, Menteri Pertanian, serta menindak tegas anggota DPR RI yang telah membuat statement melukai hati rakyat.

"Kami juga menuntut supaya dilakukannya pengesahan undang-undang perampasan aset. Kami juga mengutuk keras aparat Polri yang melakukan tindak represif terhadap individu atau kelompok yang melakukan penyampaian aspirasi di muka umum," ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar dilakukan evaluasi kinerja kelembagaan DPRD Taput. Pasalnya meskipun saat ini situasi efisiensi anggaran namun dilakukan pembelian mobil dinas untuk Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara.

"Untuk itu kami minta Pemkab Taput transparan dalam pengelolaan APBD Tapanuli Utara," ucapnya.

Usai menyampaikan aspirasinya, massa GMNI diterima Ketua DPRD Taput Arifin Rudi Nababan, Wakil Ketua Reguel Simanjuntak dan KDedi Hutabarat.

Arifin mengucapkan terima kasih kepada massa GMNI yang datang menyampaikan aspirasinya ke DPRD Taput.

"Terkait tuntutan dari kalian semua, pastinya akan kami tampung dan untuk masalah anggaran, kami juga akan selalu transparan dalam penggunaan anggaran," pungkasnya.

(CAN/RZD)