Dalam ajang apresiasi yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemkab Madina berhasil meraih Juara 1 Nasional kategori Pagu Besar, sementara Pemkab Samosir meraih Juara 1 Nasional kategori Pagu Kecil.

Penghargaan ini menjadi indikator penting atas efektivitas daerah dalam mengelola anggaran KB, sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat.

Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

Menurutnya, keberhasilan program KB di Madina tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti arahan pusat sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Ini pencapaian bersama, bukan hanya kami yang menerima secara simbolis. Terima kasih atas bimbingan dan kerja keras seluruh jajaran di Mandailing Natal,” ujarnya dalam kegiatan Rapat Pengendalian Program, Selasa (28/4/2026) di Aula Kantor BKKBN Sumut.

Ia menekankan, penghargaan bukanlah tujuan utama. Pemerintah daerah justru berupaya memastikan program KB dapat direplikasi secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata.

Di tengah keterbatasan anggaran, tantangan terbesar justru terletak pada kebutuhan untuk turun langsung ke masyarakat.

“Koordinasi dan komunikasi di lapangan membutuhkan biaya. Kalau hanya imbauan tertulis, hasilnya tidak maksimal. Sementara untuk mengumpulkan masyarakat dan melakukan intervensi langsung tentu perlu dukungan anggaran,” jelasnya.

Sebagai daerah dengan pagu besar, Madina berupaya memastikan realisasi anggaran tidak berhenti pada aspek administratif. Program yang dijalankan mencakup pengendalian jumlah anak, penyediaan alat kontrasepsi, hingga intervensi stunting.

Hasilnya mulai terlihat. Angka stunting di Madina mengalami penurunan signifikan dari 47,7 persen menjadi sekitar 22,2 persen.

Namun demikian, Atika menegaskan bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi bayi lahir stunting. Berdasarkan data EPPGM, sekitar 4,18 persen anak lahir dalam kondisi stunting, sementara tingginya angka prevalensi dipengaruhi faktor lain seperti akses sanitasi dan air minum.

“Artinya, ada intervensi sensitif dan spesifik yang harus terus diperkuat, terutama pada infrastruktur dasar,” katanya.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, menyebut penghargaan yang diraih menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah.

Dengan alokasi anggaran yang relatif kecil, Samosir mampu mencatat realisasi lebih dari 95 persen dari total sekitar Rp3 miliar.

“Walaupun pagunya kecil, kami berupaya mengoptimalkan. Pimpinan daerah mendorong seluruh OPD untuk memaksimalkan target kinerja, termasuk melalui DAK,” ujarnya.

Penggunaan anggaran difokuskan pada aksi nyata di lapangan, mulai dari koordinasi lintas sektor hingga intervensi langsung terhadap isu prioritas seperti stunting.

“Program ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagaimana aksi di lapangan benar-benar berjalan,” tambahnya.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong kinerja daerah dalam mengelola DAK Subbidang KB.

Menurutnya, DAK KB bersifat stimulan atau pemicu agar pemerintah daerah lebih optimal menjalankan program Bangga Kencana.

“Ini diharapkan bisa men-trigger kabupaten/kota lain untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan implementasi program di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap daerah memiliki tantangan berbeda, mulai dari tingginya angka stunting hingga rendahnya partisipasi KB. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus berbasis pemetaan masalah.

Selain itu, Fatmawati menyoroti pentingnya pelaporan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), yang masih belum optimal di sejumlah daerah.

“Pelaporan ini penting karena berkaitan dengan data keluarga risiko stunting. Jika data tidak masuk, maka intervensi tidak akan tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam konteks percepatan penurunan stunting, BKKBN juga berperan melalui pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari kader KB, PKK, dan tenaga kesehatan.

Program ini turut terintegrasi dengan distribusi makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang kini telah berjalan di seluruh 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

(DEL)