Sekretariat DPRD Samosir. (Analisadaily/Tety Naibaho)
Analisadaily.com, Samosir - Pelantikan dan rotasi jabatan yang baru-baru ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menuai perhatian publik. Sejumlah pihak menyoroti penempatan pejabat, termasuk rotasi antara Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan Kepala Bagian Persidangan dan Risalah DPRD Samosir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Samosir menegaskan bahwa kebijakan pelantikan jabatan merupakan hak prerogatif Bupati Samosir.
“Mengenai pelantikan jabatan di Pemkab Samosir yang baru-baru ini menjadi hak prerogatif Bupati Samosir,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026)
Terkait beredarnya informasi mengenai dugaan penolakan jabatan Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan serta penolakan menjadi pejabat kegiatan di Sekretariat DPRD oleh salah satu pejabat, Ketua DPRD menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada yang bersangkutan.
“Untuk info penolakan Kabag Risalah menjadi pejabat kegiatan di Sekretariat DPRD, langsung saja konfirmasi kepada yang bersangkutan,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang telah disampaikan terkait dasar dan pertimbangan rotasi jabatan tersebut.
Pelantikan ini sebelumnya juga dikaitkan dengan pernyataan Ketua DPRD dalam sebuah sambutan yang menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi. Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa kewenangan pengangkatan dan rotasi jabatan tetap berada pada kepala daerah.
Isu ini pun masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait kesesuaian kompetensi pejabat yang dilantik serta dinamika internal di lingkungan Sekretariat DPRD. (TN) (WITA)
