Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya pembenahan yang dilakukan jajaran pimpinan PUD Pasar demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.

Menurut Amudi, setiap proses evaluasi internal yang dilakukan manajemen merupakan bagian dari langkah perbaikan organisasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Hal ini termasuk dalam kebijakan evaluasi kontrak kerja sama maupun pergantian pihak-pihak tertentu demi efektivitas dan optimalisasi kinerja jajaran perusahaan daerah.

“Perlu dipahami bahwa memperpanjang ataupun tidak memperpanjang kontrak merupakan hak dan kewenangan pimpinan PUD Pasar. Tentu hal tersebut diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh berdasarkan kebutuhan organisasi dan target pembenahan perusahaan,” ujar Amudi Manurung kepada awak media, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan bahwa proses penyegaran atau refreshment dalam struktur organisasi adalah hal yang lumrah dan wajar dalam dunia manajemen modern. Terlebih, saat ini jajaran BUMD tersebut sedang berupaya keras melakukan transformasi total pada sistem kerja.

“Kadang-kadang sebuah institusi memang membutuhkan penyegaran dan penataan ulang agar lahir semangat baru, pola kerja baru, dan sistem yang lebih baik. Jangan setiap kebijakan pembenahan langsung dipersepsikan secara negatif,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Amudi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif. Ia mengimbau publik agar tidak membangun opini-opini liar yang justru dapat mengganggu fokus reformasi internal di lingkungan PUD Pasar Medan.

“Kita harus memberi ruang kepada pimpinan untuk bekerja dan melakukan pembenahan. Fokus utama saat ini adalah bagaimana PUD Pasar bisa semakin sehat, pelayanan kepada pedagang semakin baik, kebocoran dapat ditekan, dan PAD Kota Medan meningkat demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Amudi.

Di akhir penyataannya, Kebangkitan Indonesia Baru mengingatkan bahwa keberhasilan pembenahan perusahaan daerah membutuhkan iklim yang kondusif, bukan tekanan opini yang kontraproduktif.

“Kritik boleh, pengawasan juga penting. Tetapi mari sama-sama menjaga suasana yang kondusif agar proses pembenahan berjalan maksimal. Jangan sampai energi habis karena polemik, sementara tujuan besarnya yaitu perbaikan tata kelola dan peningkatan kontribusi terhadap daerah justru terhambat,” pungkasnya.

(RZD)