Paripurna dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga dan Salman Alfarisi. Turut hadir Wagubsu Surya fan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya.

Melalui juru bicara Delpin Barus, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah tegas mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Fraksi juga meminta dilakukan investigasi menyeluruh hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari kelangkaan tersebut.

"Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah konkret dan komprehensif terhadap kelangkaan BBM yang berdampak pada perekonomian Sumatera Utara. Kami juga mendesak pemerintah mengambil langkah hukum serta melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang bermain dan mengambil keuntungan dari kelangkaan BBM," tegas Delpin.

Selain persoalan BBM, Fraksi PDI Perjuangan juga memberi perhatian serius terhadap pelayanan air bersih. Fraksi meminta PT Tirtanadi membebaskan biaya pemasangan sambungan pipa bagi calon pelanggan rumah tangga karena jaringan pipa yang terpasang nantinya menjadi aset perusahaan daerah tersebut.

Tidak hanya itu, kualitas air bersih yang dinilai masih rendah juga diminta menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama manajemen PT Tirtanadi agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.

Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan pelaksanaan proyek pengadaan jaringan pipa PDAM di Daerah Pemilihan Sumut I. Menurut fraksi, terdapat proyek dengan nomenklatur yang sama namun lokasi pelaksanaannya berubah. Karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh dan menindaklanjuti apabila ditemukan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam sektor pembangunan daerah, Fraksi PDI Perjuangan menilai koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota masih perlu diperkuat. Pasalnya, masih banyak program pembangunan yang belum terintegrasi secara optimal sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Fraksi menekankan agar perencanaan pembangunan disusun secara terpadu berdasarkan kebutuhan riil daerah, disertai sistem monitoring dan evaluasi yang terukur sehingga setiap program dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan berbagai temuan selama pelaksanaan kunjungan kerja DPRD, Fraksi PDI Perjuangan meminta Gubernur Sumatera Utara beserta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan hasil pengawasan DPRD sebagai bahan evaluasi konkret dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

"Setiap rekomendasi DPRD harus ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar Delpin.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar setiap pergeseran anggaran yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah wajib dikoordinasikan dengan Badan Anggaran DPRD Sumut sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Di akhir pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat daya saing daerah, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara ke depan semakin berorientasi pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kemandirian fiskal daerah, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemandangan umum tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Delpin Barus. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dipimpin Mangapul Purba sebagai Ketua Fraksi dan Hasyim SE sebagai Sekretaris Fraksi.