Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Dameria Pangaribuan, mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti persoalan kekurangan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan.

Dameria menyampaikan desakan tersebut menyikapi keluhan Kepala SD dan SMA SRT 2 Medan, Syahripal Putra, terkait keterbatasan guru saat berdiskusi dengan Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana.

“Kita mendesak Kementerian Sosial untuk dapat mengatensi keterbatasan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat ini. Apalagi salah satu yang minim adalah guru agama,” ujar politisi PDI Perjuangan Sumut itu, Selasa (29/9/2026).

Menurut Dameria, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan mulia karena memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Karena itu, ia menilai pelaksanaan program tersebut tidak boleh sekadar mengejar jumlah sekolah dan peserta didik. Kualitas pembelajaran, ketersediaan guru, layanan kesehatan, sarana pendidikan, hingga pembinaan karakter harus menjadi perhatian yang sama pentingnya.

“Kemaksimalan pelaksanaan SR ini harus dapat dilakukan, baik dari sisi kualitas mutu pendidikan, kesehatan maupun sektor lainnya. Apalagi kita ketahui para pelajar di sekolah ini merupakan masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah atau miskin ekstrem,” tegasnya.

Ia mengingatkan, kekurangan tenaga pendidik berpotensi menghambat proses belajar mengajar sekaligus pencapaian tujuan utama Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena jumlah siswa yang dilayani cukup besar.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak sekolah, saat ini terdapat sekitar 540 siswa tingkat sekolah dasar, namun hanya tersedia dua guru untuk melayani kebutuhan pembelajaran di tingkat tersebut. Sementara untuk tingkat SMA tersedia 17 tenaga pengajar.

“Kekurangan tenaga pendidik harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya,” katanya.

Dameria menegaskan, penyediaan guru tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah. Pemerintah juga harus memastikan tenaga pendidik yang ditempatkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik serta mampu menjalankan proses pendidikan secara berkelanjutan.

“Yang paling penting, ketersediaan guru tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan tenaga pengajar,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan kepribadian siswa, termasuk pendidikan agama. Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem justru membutuhkan lingkungan pendidikan yang kuat untuk membangun masa depan mereka.

Dameria berharap persoalan tenaga pendidik di SRT 2 Medan tidak dianggap sebagai persoalan teknis semata. Masalah tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat agar program yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan benar-benar memberikan manfaat maksimal.

“Mutu pendidikan harus dipastikan terpenuhi secara bertahap dan tepat sasaran. Jangan sampai program yang sangat baik ini terkendala karena persoalan mendasar seperti kekurangan guru,” pungkasnya.