Menurutnya, perlindungan bagi tenaga kerja khususnya pekerja informal dan pekerja rentan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga tingkat lingkungan.

Rico Waas menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan krusial dalam menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan keluarga mereka dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Oleh karena itu, sasaran perlindungan tidak boleh terbatas pada sektor formal, melainkan harus menyasar pekerja informal seperti pengemudi ojek online, pedagang, nelayan, sopir, hingga pekerja rumah tangga.

"Kita ingin seluruh pekerja di Kota Medan mendapatkan perlindungan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Mari seluruh elemen masyarakat ikut mengambil bagian untuk memastikan tidak ada pekerja yang bekerja tanpa perlindungan," ujar Rico Waas.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan sebanyak 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU), masuk ke dalam cakupan UCJ pada tahun 2026. Selain mengalokasikan anggaran APBD untuk pekerja rentan, Pemko Medan juga memberdayakan Kepala Lingkungan (Kepling) guna mengidentifikasi dan mengajak pekerja di wilayah masing-masing, serta mendorong sektor swasta memanfaatkan program kepedulian sosial untuk memperluas jangkauan jaminan.

Langkah ini menyambut baik sinergi yang dijalin bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mencapai cakupan perlindungan secara menyeluruh.

"BPJS Ketenagakerjaan siap memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Kota Medan dan seluruh stakeholder. Harapannya, semakin banyak pekerja yang terlindungi sehingga manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara nyata oleh pekerja dan keluarganya," pungkas Jefri, Rabu (30/9).

(JW/RZD)