Proyek bernilai lebih dari Rp88 Miliar itu disebut baru terealisasi kurang dari 50 persen, namun pembayaran telah mencapai sekitar 68 persen dari nilai anggaran.

Temuan tersebut diperoleh Berkat Laoli saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan SMA Negeri Sukma Gunung Sitoli, Selasa (29/9/2026), disela-sela kegiatan Reses bersama Anggota DPRD Sumut Agustinus Zega.

Politisi Partai NasDem ini menilai kondisi itu perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama untuk memastikan pekerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target dan ketentuan kontrak.

Tak hanya itu, lanjut Berkat Laoli, dirinya membawa persoalan tersebut ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut yang dihadiri Pj Sekretaris Daerah Sumatera Utara (Sekda Sumut) Timur Tumanggor bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

Dalam rapat tersebut, Berkat Laoli mempertanyakan kesesuaian antara progres fisik pekerjaan dengan realisasi pembayaran proyek.

Ia mengkhawatirkan apabila kondisi tersebut tidak segera dievaluasi, pekerjaan revitalisasi SMA Negeri Sukma Gunung Sitoli tersebut berpotensi tidak selesai sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

“Yang kita khawatirkan pekerjaan ini tidak selesai tepat waktu. Karena progres pekerjaannya belum sampai 50 persen, sementara pembayaran sudah mencapai sekitar 68 persen,” tegasnya.

Berkat meminta pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan evaluasi secara serius terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Menurutnya, setiap pembayaran pekerjaan semestinya memiliki keterkaitan dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai temuan administratif semata, sebab menyangkut penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar dan kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai nanti anggaran sudah banyak dibayarkan, tetapi pekerjaan belum selesai. Pemerintah harus memastikan proyek ini benar-benar selesai dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

Berkat berharap Pemprovsu segera meminta penjelasan dari pihak terkait mengenai kondisi proyek, termasuk progres fisik, dasar pembayaran yang telah dilakukan, serta target penyelesaian pekerjaan.

Ia menegaskan DPRD Sumut akan terus mengawasi pelaksanaan proyek tersebut melalui fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran.

“Ini uang rakyat. Karena itu kita harus memastikan penggunaannya sesuai dengan progres pekerjaan dan hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (**)