Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut), H Aswin Parinduri, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menempuh dua langkah strategis, yakni memperkuat lobi kepada pemerintah pusat agar alokasi TKD dapat ditinjau kembali dan mengkaji pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Menurut Aswin, pengurangan TKD bukan sekadar persoalan angka dalam struktur APBD, melainkan berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, masih banyak persoalan di daerah yang membutuhkan penanganan segera, terutama infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, dan sarana pendidikan.
"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama program yang bagus dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," ujar Aswin saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2026).
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Aswin menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah kehilangan harapan dan berhenti mencari solusi. Sebaliknya, situasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, meningkatkan pendapatan daerah, dan merumuskan strategi pembiayaan yang tepat.
Aswin menilai, langkah pertama yang perlu dilakukan Pemprovsu adalah mengintensifkan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat agar alokasi TKD untuk Sumatera Utara dapat dievaluasi kembali.
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk dari sektor perkebunan kelapa sawit. Karena itu, ia berharap kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional turut diimbangi dengan dukungan fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap pemerintah provinsi kembali melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat supaya alokasi TKD itu bisa dikembalikan atau ditinjau kembali. Kita tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional, tetapi daerah juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia berpandangan, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian bersama. Daerah membutuhkan dukungan anggaran agar mampu memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan membuka akses ekonomi hingga ke wilayah pedesaan.
Di sisi lain, Aswin mengakui bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi pekerjaan penting bagi Pemprovsu. Optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan potensi ekonomi daerah harus terus dilakukan agar Sumatera Utara semakin mandiri dalam membiayai pembangunannya.
Namun, upaya meningkatkan PAD membutuhkan waktu dan tidak serta-merta dapat menutup seluruh kebutuhan pembangunan ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang.
Ia mengibaratkan kondisi fiskal daerah seperti seseorang yang hanya memiliki satu selimut untuk menutupi seluruh tubuh. Ketika selimut ditarik untuk menutupi kepala, kaki menjadi terbuka. Sebaliknya, ketika kaki ditutupi, bagian kepala justru tidak terlindungi.
"Kalau anggaran terus berkurang, kita seperti menggunakan selimut yang tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Ketika satu kebutuhan dipenuhi, kebutuhan lainnya bisa terabaikan. Padahal, kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh diabaikan," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menyusun skala prioritas dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama. Efisiensi anggaran perlu dilakukan, tetapi jangan sampai menghilangkan program-program penting yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Aswin turut menyampaikan harapan terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dinilainya energik dan turun langsung melihat kondisi masyarakat di berbagai daerah.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan gubernur dengan melihat langsung persoalan di lapangan perlu didukung oleh kemampuan fiskal yang memadai. Dengan demikian, berbagai keluhan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang konkret.
Ia berharap Bobby dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran Sumatera Utara, sekaligus mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan.
Bagi Aswin, tantangan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk melemahkan semangat membangun daerah. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong seluruh pemangku kepentingan bekerja lebih keras, memperkuat kolaborasi, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Yang paling penting, pembangunan itu bisa dinikmati masyarakat. Kita ingin jalan-jalan diperbaiki, fasilitas kesehatan ditingkatkan, dan sekolah-sekolah yang rusak mendapat perhatian. Itulah kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah," tegasnya.
Aswin menegaskan, Fraksi Golkar DPRD Sumut mendukung upaya mencari solusi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun, setiap kebijakan harus tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada masa mendatang.
Ia berharap, melalui lobi yang intensif kepada pemerintah pusat, peningkatan PAD, serta kajian pembiayaan alternatif yang bertanggung jawab, Sumatera Utara tetap mampu melanjutkan pembangunan meskipun menghadapi tekanan fiskal.

(NAI/NAI)