Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Surya saat menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Jumat (28/8/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi.

Hadir Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut H Aswin Parinduri MH bersama anggota Fraksi Golkar Frans Dante Ginting, Wagirin Arman, Viktor Silaen, Manaek Hutasoit, Irham Buana Nasution, HM Yusuf, dan Muhammad Rahmadian Shah.

Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Surya menegaskan peningkatan PAD tidak boleh dipandang semata-mata sebagai upaya menambah pendapatan untuk memperbesar belanja daerah. Lebih jauh, PAD harus menjadi fondasi bagi terciptanya daerah yang semakin mandiri dan memiliki kemampuan membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

“Peningkatan PAD harus ditempatkan sebagai bagian strategis memperkuat kemandirian daerah secara berkelanjutan, bukan sekadar menciptakan ruang fiskal baru untuk meningkatkan belanja,” tegas Surya.

Menurutnya, Pemprov Sumut terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penerimaan daerah. Strategi tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan, pengawasan hingga optimalisasi berbagai potensi penerimaan.

Evaluasi juga dilakukan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan mempertimbangkan tren realisasi, kondisi objek dan subjek pajak serta perkembangan jumlah kendaraan bermotor.

Sementara penerimaan pajak rokok dan retribusi daerah akan terus dioptimalkan berdasarkan potensi riil dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BUMD Harus Naik Kelas

Semangat membangun kemandirian daerah juga diarahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov Sumut menilai BUMD tidak boleh hanya menjadi institusi yang bergantung pada penyertaan modal pemerintah, tetapi harus mampu tumbuh sebagai kekuatan ekonomi daerah.

Surya menyebut pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp83,2 miliar atau 20,42 persen.

Di sisi lain, dividen yang diterima Pemprov Sumut pada 2025 tercatat Rp329 miliar. Pada 2026, angka tersebut diproyeksikan Rp318 miliar atau turun sekitar Rp11 miliar.

Kondisi tersebut, menurut Surya, menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus mendorong BUMD melakukan terobosan dan inovasi bisnis.

“Ke depan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong BUMD agar dikelola secara profesional, sehat, produktif dan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan,” katanya.

Dengan pengelolaan yang semakin profesional, BUMD diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Infrastruktur Harus Berumur Panjang

Kemandirian fiskal, lanjut Surya, pada akhirnya harus bermuara pada pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, tambahan anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata dan berkelanjutan.

Pemprov Sumut memberikan perhatian terhadap peningkatan belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Namun, pembangunan tidak boleh berhenti ketika proyek selesai.

Masoh menjawab pandangan Fraks Golkar, Surya menegaskan setiap pembangunan infrastruktur harus disertai pemeliharaan yang berkelanjutan melalui pemeliharaan rutin, rehabilitasi, monitoring dan evaluasi.

“Belanja infrastruktur tidak berhenti pada pencapaian titik, tetapi mampu menjaga kualitas dan umur layanan aset, memberikan manfaat jangka panjang serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Khusus sektor irigasi, pemerintah akan menentukan prioritas berdasarkan kondisi fisik jaringan, tingkat kerusakan, luas layanan, kebutuhan air, tingkat pelayanan, potensi peningkatan produktivitas pertanian serta urgensi penanganan di lapangan.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya menghasilkan aset fisik baru, tetapi benar-benar meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Hadir untuk Rakyat

Pemprov Sumut juga memastikan tambahan pendapatan transfer dimanfaatkan secara selektif, efektif dan tepat sasaran. Prioritas diberikan untuk pemenuhan pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, penguatan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pemulihan pascabencana, pemerintah tidak hanya berorientasi membangun kembali infrastruktur yang rusak. Pemulihan harus mampu mengembalikan kehidupan masyarakat, pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan ketangguhan wilayah menghadapi bencana.

Karena itu, dukungan APBD provinsi akan diarahkan kepada kegiatan yang memiliki urgensi tinggi, berdampak langsung terhadap pemulihan dan pelayanan dasar serta memiliki kesiapan pelaksanaan yang memadai.

Pemprov Sumut juga menegaskan efisiensi dan penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar, belanja wajib dan kebutuhan masyarakat.

Jika terjadi risiko pendapatan tidak tercapai, penyesuaian belanja akan dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga pelayanan dasar serta penyelesaian kewajiban daerah.

Surya menegaskan peningkatan kapasitas anggaran harus berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif. Pengawasan serta keterbukaan informasi juga terus diperkuat agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa membangun Sumatera Utara bukan sekadar mengejar besarnya angka APBD. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap sumber pendapatan dikelola secara bertanggung jawab, setiap belanja menghasilkan manfaat, dan setiap pembangunan meninggalkan fondasi yang lebih kuat bagi generasi berikutnya.

Sumut yang mandiri secara fiskal, kuat secara ekonomi dan merata pembangunannya bukan sekadar cita-cita, tetapi menjadi arah perjuangan bersama pemerintah dan DPRD untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar H Aswin Parinduri memberikan apresiasi atas jawaban Pemprovsu tersebut. Dia yakin, di tangan Gubsu M Bobby Nasution bisa membawa Sumut lebih maju lagi.