PAN Dorong Berkantor di Daerah Jadi Program Unggulan Pemprov Sumut (Analisadaily/zulnaidi)
Analisadaily.com, Medan – Program Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya berkantor di daerah dinilai layak dijadikan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat diyakini mampu membuka persoalan yang selama ini tidak selalu terlihat dari balik meja pemerintahan.
Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir Yahdi Khoir Harahap, mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, berkantor di daerah bukan sekadar memindahkan tempat bekerja, tetapi merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemimpin untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.
“Program berkantor di daerah itu bagus. Pertama tentu menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai kepala daerah. Kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan publik karena gubernur dan wakil gubernur hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Yahdi di DPRD Sumut, Selasa (10/8/2026).
Menurutnya, salah satu tujuan penting otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, kehadiran kepala daerah secara langsung di kabupaten maupun kota akan membuat jarak antara pemerintah dan rakyat semakin dekat.
Lebih dari itu, berkantor di daerah memungkinkan gubernur dan wakil gubernur melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Tidak hanya menerima laporan dari perangkat daerah, tetapi mendengar sendiri keluhan warga dan menyaksikan kondisi di lapangan.
“Kalau kepala daerah datang dan berkantor di daerah, dia akan lebih tahu apa persoalan sesungguhnya. Apakah infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan atau persoalan ekonomi masyarakat,” katanya.
Yahdi menilai pendekatan tersebut sangat penting karena tidak semua persoalan masyarakat dapat tergambar melalui laporan administratif. Ada banyak persoalan kecil yang terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar bagi kehidupan warga.
Bahkan, menurutnya, kehadiran langsung pemimpin di daerah dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan berbagai persoalan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
Karena itu, ia mendorong agar program berkantor di daerah tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi dirancang menjadi program unggulan Pemprov Sumut sepanjang periode pemerintahan 2025-2030.
“Kalau bisa ini menjadi program unggulan. Jangan hanya berkantor, tetapi benar-benar hadir untuk melihat, mendengar dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Yahdi menilai fokus perhatian pemerintah terhadap Kepulauan Nias saat ini merupakan langkah yang tepat. Sebagai wilayah yang secara geografis relatif jauh dari pusat pemerintahan Sumut, Nias membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan agar ke depan program tersebut juga menyentuh daerah-daerah lain di Sumut yang membutuhkan perhatian.
“Kalau sekarang fokusnya ke Nias, saya kira sudah tepat karena selama ini Nias memang membutuhkan perhatian khusus. Tetapi ke depan harus ada keseimbangan. Daerah-daerah lain juga perlu dikunjungi dan diberikan perhatian,” ujarnya.
Menurut Yahdi, pola tersebut dapat disusun secara proporsional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025-2030. Dengan demikian, perhatian pemerintah dapat diberikan secara bergilir kepada daerah yang membutuhkan intervensi pembangunan.
Ia menekankan, pemerataan perhatian tersebut harus diikuti pemerataan anggaran. Sebab, kehadiran gubernur dan wakil gubernur di daerah akan jauh lebih bermakna apabila temuan di lapangan langsung diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan.
“Perhatian kepada daerah jangan hanya dalam bentuk berkantor. Harus diikuti dengan anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut,” katanya.
Yahdi bahkan memiliki pengalaman sendiri yang menunjukkan pentingnya pemimpin turun langsung ke masyarakat. Ketika dirinya pernah menjadi wakil bupati di Asahan mengikuti kegiatan kepala daerah yang berkantor di kecamatan, berbagai persoalan yang sebelumnya tidak diketahui akhirnya muncul ke permukaan.
“Saat berkantor di kecamatan, baru diketahui ternyata banyak persoalan masyarakat. Ada pasangan muda yang mengalami masalah dokumen kependudukan dan berbagai persoalan lainnya. Banyak sekali manfaat ketika pemerintah hadir langsung,” ungkapnya.
Pengalaman serupa juga pernah dialaminya ketika turun ke pelosok daerah. Ia menemukan kondisi fasilitas pendidikan yang sangat memprihatinkan. Meja belajar siswa bahkan dibuat dari batang kayu yang dibelah dan disusun secara sederhana.
Temuan tersebut kemudian disampaikannya kepada pihak terkait agar mendapatkan perhatian dan diupayakan pembangunan sekolah yang lebih layak.
“Kalau kita tidak datang langsung, kita tidak akan tahu kondisi sebenarnya. Saya pernah melihat sekolah dengan meja yang dibuat dari batang kayu. Dari situ kita minta kepada pihak terkait agar dianggarkan dan dibangun sekolah yang lebih layak,” tuturnya.
Ia juga pernah menemukan persoalan infrastruktur berupa jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Bandar Pulau dengan Bandar Pasir Mandoge. Jembatan yang melintasi sungai dengan kondisi cukup curam itu bahkan pernah membahayakan warga yang melintas.
Bagi Yahdi, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa kunjungan langsung ke daerah bukan sekadar agenda seremonial. Dari pertemuan dengan masyarakat, pemerintah dapat menemukan persoalan nyata sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.
“Artinya, kunjungan dan perhatian kepada daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan dan kemajuan suatu daerah,” katanya.
Ia berharap pola kepemimpinan yang turun langsung ke daerah tersebut dapat terus dikembangkan oleh Pemprov Sumut. Berkanto??r di daerah, menurutnya, dapat menjadi cara baru membangun pemerintahan yang lebih responsif, karena kebijakan lahir dari persoalan nyata yang dilihat dan didengar langsung.
Jika dilakukan secara konsisten, Yahdi optimistis program tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Sumut. Tidak ada lagi daerah yang merasa jauh dari pemerintah provinsi atau hanya menjadi penonton pembangunan.
“Tujuan akhirnya tentu pemerataan pembangunan. Jangan sampai ada daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, sementara daerah lain tertinggal. Kita ingin seluruh masyarakat Sumatera Utara merasakan perhatian pemerintah,” ujarnya.
(NAI/NAI)
