Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur, konektivitas komunikasi hingga rendahnya aktivitas ekonomi masyarakat menjadi persoalan yang masih membayangi sejumlah desa, terutama di wilayah Kepulauan Nias.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Pemprovsu yang juga Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Dukcapil Sumut, Muhammad Suib saat pelantikan pengurus Badan Komunikasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI) Wilayah Sumatera Utara di Hotel Madani, Medan, Sabtu (31/10/2026).

Dalam sambutan tersebut, Bobby berharap kehadiran BKNDI dapat menjadi kekuatan baru dalam mendorong percepatan pembangunan desa melalui komunikasi, kolaborasi, dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Menurutnya, desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Desa bukan sekadar tempat masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, melainkan juga pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta penguatan kehidupan sosial.

Karena itu, BKNDI diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Organisasi tersebut juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan riil desa, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menghambat kemajuan desa.

Dalam pemaparannya, M Suib mengungkapkan, berdasarkan klasifikasi status desa, dari 5.417 desa di Sumut terdapat 516 desa sangat tertinggal, 725 desa tertinggal, 2.473 desa berkembang, 1.355 desa maju, dan 368 desa mandiri.

Sebagian besar desa sangat tertinggal berada di Kepulauan Nias. Persoalan geografis dan sulitnya akses transportasi serta komunikasi menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang merata.

Kondisi tersebut pula yang melatarbelakangi perhatian khusus Bobby Nasution terhadap Kepulauan Nias, termasuk melalui program berkantor di wilayah kepulauan tersebut sebagai bagian dari upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Selain itu, masih terdapat 725 desa berstatus tertinggal, terutama di sejumlah wilayah Labuhanbatu dan kawasan Tapanuli Raya. Persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga akses ekonomi, kebutuhan pupuk, irigasi, hingga ketersediaan listrik.

"Jangan hanya kita yang duduk di ruangan berpendingin udara dan menikmati fasilitas yang baik. Sementara saudara-saudara kita di desa masih bergelut dengan lumpur, mencangkul sawah, kesulitan mendapatkan pupuk, bahkan belum menikmati akses listrik yang memadai," demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ia mencontohkan, persoalan masyarakat desa tidak selalu terlihat dari angka pembangunan. Di sektor pertanian, masih ada petani yang terjerat utang karena biaya produksi dan harga pupuk yang tinggi. Ketika panen, hasil pertanian mereka justru harus digunakan untuk membayar pinjaman kepada tengkulak.

Bahkan, tidak sedikit petani yang akhirnya kehilangan lahan karena tidak mampu melunasi utang. Persoalan serupa juga dialami nelayan yang kesulitan melaut akibat keterbatasan alat tangkap dan persaingan dengan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pembangunan desa tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan organisasi, dunia usaha, dan masyarakat.

Karena itu, pengurus BKNDI yang baru dilantik diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Organisasi tersebut diminta segera memetakan desa-desa yang membutuhkan perhatian, menentukan wilayah prioritas, dan membangun kerja sama nyata untuk meningkatkan status desa.

"Kami memiliki basis data desa. Silakan BKNDI melihat dan memetakan desa mana yang akan menjadi prioritas. Jangan sampai setelah dilantik, organisasi hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Harus ada kerja nyata di lapangan," pesannya.

Ia berharap melalui kolaborasi tersebut, desa-desa sangat tertinggal dapat meningkat statusnya, desa tertinggal menjadi berkembang, dan desa berkembang mampu naik kelas menjadi desa maju hingga mandiri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, mendorong pola pembangunan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. Semangat kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, kehadiran BKNDI di Sumatera Utara diharapkan benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, terutama mereka yang selama ini masih hidup di tengah keterbatasan akses dan fasilitas dasar.

Wakil Ketua BKNDI Pusat, Indriyanto mengharapkan, Pengurus BKNDI Sumut segera mengibarkan organisasi ke daerah daerah. Selain itu menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Soalnya, kehadiran BKNDI untuk mendukung dan mempercepat program astacita pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal serupa dikatakan Sarmadan Hasibuan selaku Penasehat BKNDI Sumut. Dia berharap, akan terbentuk pengurus BKNDI di seluruh kabupaten kota di Sumut. Dengan begitu, organisasi ini bisa bekerja lebih maksimal.

Sementara Ketua DPW BKNDI Sunut mengaku siap menjalankan amanah organisasi termasuk membentuk BKNDI di daerah. BKNDI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan program astacita khususnya menyangkut kesejahteraan masyarakat desa.

Turut dilantik Sekretaris DPW BKNDI Sunut Penihuddin Siregar MM dan Bendahara Yopi Aghaji Sipahutar SPd dan lainnya.