Tercatat Miliki 14 ID Pelanggan PLN, Warga Kurang Mampu Terkendala Bansos Ngadu ke Dewan (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Medan — Merasa dirugikan dan terkendala untuk mendapat bantuan sosial (Bansos) pemerintah karena data pribadinya diduga disalahgunakan hingga tercatat memiliki 14 ID Pelanggan (ID Pel) PLN, Dewi warga Kelurahan Besar, Kota Medan mengadukan nasibnya kepada Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Efendi, S.Pd,MI, Sabtu (31/10/2026).
"Ini yang membuat saya merasa aneh, padahal mami tidak pernah memiliki ataupun mendaftarkan 14 ID pelanggan listrik tersebut," ungkapnya saat mengadu kepada Zulham
Persoalan itu diketahui ketika dirinya mendapatkan informasi dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
"Pertama saya mendapat informasi berdasarkan data yang diperlihatkan pendamping PKH, nama saya tercatat memiliki 14 ID Pelanggan PLN yang membuat saya seolah memiliki aset di 14 tempat," ujarnya.
Sementara, Dewi yang masih menyewa rumah ini mengaku, kondisi tersebut kemudian berdampak pada proses pendataan dan pengajuan bantuan sosial.
"Kepemilikan 14 ID pelanggan itu membuat data saya bermasalah sehingga memengaruhi penilaian kelayakan sebagai penerima bantuan pemerintah," jelasnya.
Dewi sudah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan mendatangi pihak PLN yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM).
Bahkan, ia menyebutkan sudah lima kali mendatangi kantor PLN untuk minta penjelasan sekaligus penyelesaian atas permasalahan data tersebut.
"Sudah enam kali ke sana, lima kali ditolak dan sekali diterima itupun tanpa kejelasan," terangnya.
Yang paling mengherankan, pihak yang ditemuinya di kantor PLN tidak bersedia mengeluarkan bukti atau dokumen terkait laporan yang disampaikan.
"Persoalan ini sudah dilaporkan enam bulan lalu ke PLN, tetapi hingga kini persoalan pencatatan 14 ID pelanggan tersebut belum terselesaikan," katanya lagi.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Medan meminta pihak PLN segera melakukan penelusuran dan memperbaiki data pelanggan yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi kelistrikan, tetapi juga berdampak terhadap haknya untuk memperoleh bantuan sosial," kata Zulham.
Politisi PKS asal Medan Utara ini menyampaikan, pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan data pelanggan perlu dilakukan.
“Persoalan ini perlu mendapat perhatian agar masyarakat kecil tidak dirugikan akibat data administrasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan," pungkasnya.
(MC/RZD)
