Menurut JPU Kejari Tebingtinggi, Theo Pasaribu, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 603 KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 ketiga tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menyatakan terdakwa Hasbie terbukti secara hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang merugikan keuangan negara, menjatuhkan tuntutan oleh karena itu selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider 90 hari kurungan apabila kewajiban tidak dipenuhi," ucap jaksa dari Kejari Tebing Tinggi, Theo Pasaribu, di PN Tipikor Medan, Senin (9/11/2026) sore.

Tidak hanya hukuman badan, Hasbie juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 563 juta lebih. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar setelah putusan memperoleh hukum tetap maka diganti dengan pidana 4 tahun penjara.

Dalam perkara ini, dua terdakwa lainnya turut dituntut Meifiansyah selaku Bendahara Pengeluaran dan Zul Hadin sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Terdakwa Meifiansyah dituntut jaksa selama 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider selama 90 hari apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Tidak hanya itu, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti (UP) sebesar Rp 200 juta.

Dengan ketentuan, apabila UP tidak dibayar setelah putusan memperoleh hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta bendanya. Apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara.

Zul Hadin dituntut selama 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider selama 90 hari kurungan. Terdakwa juga dibebani untuk membayar UP sebanyak Rp 100 juta, apabila tidak dibayar setelah putusan memperoleh hukum tetap maka jaksa dapat menyita harta benda terdakwa, apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana 3 tahun 3 bulan penjara.

Dalam pertimbangan jaksa, hal yang memberatkan yakni perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan.

"Sementara hal yang meringankan yakni para terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dijatuhi pidana,"tegas jaksa Theo Pasaribu.

Sebelum menutup persidangan, Majelis Hakim Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada para terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di sidang pekan depan

Dalam dakwaan, Hasbie bersama PPTK dan bendahara pengeluaran diduga bersepakat menunjuk seorang pengawas BBM, untuk mengawasi pengisian bahan bakar kendaraan operasional serta melakukan pembelian BBM di SPBU.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite pada angkutan persampahan DLH Kota Tebingtinggi tahun anggaran 2024 negara mengalami kerugian Rp. 863.016.444.

Untuk diketahui, korupsi BBM subsidi terjadi saat Hasbie menjabat sebagai Kadis KLH Kota Tebingtinggi. Lalu, Hasbie ditangkap ketika menjabat sebagai Kadis Sosial Kota Tebingtinggi.