Ajakan tersebut disampaikan Irjen Pol Sonny Irawan dalam kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa bertema "Sinergi Sumut untuk Indonesia Emas : Kolaborasi Pembangunan, Polri Bersama Masyarakat dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan", di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut ini juga sebagai bentuk menyerap aspirasi mahasiswa dan deklarasi bersama yang mengangkat semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan untuk memperjuangkan persatuan, kebangsaan, dan persaudaraan di Indonesia.

Turut hadir Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan serta perwakilan unsur Forkopimda lainnya.

Kapolda menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi melalui kegiatan tersebut. Ia mengatakan, mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa, terutama di Sumatera Utara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya.

Menurutnya, Sumatera Utara merupakan provinsi strategis dari sisi politik, geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 15,7 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 75.000 kilometer persegi, daerah ini memiliki karakter masyarakat yang majemuk.

Ia menyebutkan, masyarakat Sumatera Utara terdiri atas berbagai suku, di antaranya Batak, Jawa, Melayu, dan suku lainnya. Sementara dari sisi agama, penduduknya menganut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

"Jangan sampai Sumatera Utara dipecah-pecah atau diprovokasi sehingga menimbulkan suasana yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa," ujarnya.

Sonny kemudian menceritakan pengalamannya saat bertugas di Ambon. Ia mengisahkan konflik yang bermula dari perselisihan antara dua sopir angkutan berbeda agama, kemudian berkembang menjadi pertikaian antarkelompok hingga menimbulkan korban jiwa.

Pengalaman tersebut, katanya, menjadi pelajaran bahwa persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik besar ketika dibumbui sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menjaga persatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengaku memahami dinamika penyampaian aspirasi masyarakat karena pernah berada langsung di tengah situasi pengamanan aksi massa.

Sonny menambahkan sejak dilantik sebagai Kapolda Sumut, dirinya bersama jajaran telah melakukan safari kamtibmas dengan mengunjungi sejumlah unsur pemerintahan, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai kelompok masyarakat dan menyampaikan orasi kebangsaan di lingkungan kampus sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dengan kalangan mahasiswa.

Selain persatuan, Sonny turut menyinggung persoalan narkoba yang disampaikan mahasiswa dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, mahasiswa juga memiliki posisi strategis untuk mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Sonny turut memperkenalkan program kepolisian bertajuk Polisi Bersama Masyarakat Menjaga Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia berharap komunikasi antara kepolisian dan mahasiswa terus terjalin sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama.

Pemerataan pembangunan

Sementara itu, Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan, berbagai aspirasi yang disuarakan mahasiswa merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Sumut. Aspirasi tersebut mencakup persoalan infrastruktur, prioritas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.

Menanggapi aspirasi mahasiswa mengenai pemerataan pembangunan, Bobby menjelaskan bahwa posisi Sumut sebagai provinsi dengan skala wilayah dan jumlah penduduk terbesar keempat secara nasional menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai ibu kota provinsi, sementara di sisi lain masih terdapat kabupaten di Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal dalam skala nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antardaerah di Sumut. Karena itu, pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian serius.

"Jika selama ini pengusulan dan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota, mulai 2027 bantuan tersebut akan diarahkan langsung untuk pembangunan infrastruktur desa," ujarnya.

Selain pemerataan pembangunan, Bobby juga menanggapi aspirasi mahasiswa terkait peredaran narkoba. Ia menegaskan, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam regulasi tersebut juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan sejenisnya. Bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya pelaku usaha penjualan vape, pemerintah akan menyiapkan alternatif dukungan usaha.

“Bagi yang terdampak (penjual vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan,” sebutnya.

Aspirasi

Sebelumnya sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumut, Polda Sumut, dan Kejati Sumut. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pemberantasan narkoba, korupsi, mafia tanah, kebebasan sipil, pemerataan pembangunan, pendidikan hingga transparansi anggaran daerah.

Salah satu tuntutan utama adalah pemberantasan narkoba hingga ke tingkat bandar dan jaringan besar. Mahasiswa meminta aparat tidak hanya menyasar pengguna dan pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap jaringan utama peredaran narkotika.

Selain narkoba, mereka meminta penindakan tegas terhadap perjudian, kejahatan jalanan, dan kriminalitas lainnya. Mahasiswa juga menyatakan siap berkolaborasi dengan Polda Sumut dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba.

Mereka juga mendesak penguatan pemberantasan korupsi, khususnya dugaan penyimpangan anggaran pemerintah, proyek pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa. Kejati Sumut diminta mengoptimalkan penanganan perkara korupsi. Mereka juga meminta penindakan terhadap praktik mafia tanah, penyalahgunaan wewenang, pembalakan liar, serta kejahatan lingkungan dan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.

Terkait kebebasan sipil, mahasiswa meminta evaluasi terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan demonstrasi. Mereka menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif, profesional, dan transparan serta menjamin ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Dalam bidang pembangunan, mahasiswa menyoroti ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama terkait akses jalan, transportasi, fasilitas kesehatan, air bersih, dan pelayanan publik.

Pemprov juga didorong meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, serta akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sosialisasi dan penyaluran program beasiswa dinilai perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan.

Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang pemberdayaan dan pengembangan kapasitas generasi muda. Mereka juga mendorong pembahasan APBD dan perubahan APBD dilakukan secara transparan, berbasis data, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

Mahasiswa menegaskan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan kajian akademik dan data. Namun, mereka juga ingin terlibat dalam proses pembangunan daerah. “Kami tidak hanya ingin menjadi mitra kritis, tetapi juga mitra kolaboratif,” kata perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut, Yusril Mahendra.

Melalui rekomendasi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan kejaksaan menindaklanjuti berbagai persoalan demi mewujudkan Sumatera Utara yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

Deklarasi

Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa Sumut ini yang terdiri dari SEMMI, KAMMI, PMII, HMI, GMNI, IMM, GMKI, HIMMAH, PMKRI, BEM Nusantara Daerah Sumatera Utara dan BEM SI, menyampaikan sejumlah komitmen. Pertama, memperkokoh kedaulatan konstitusi dan kebebasan sipil. Menurut mereka, kedaulatan rakyat dan supremasi hukum merupakan fondasi utama demokrasi Indonesia.

Karena itu, perlindungan hak-hak digital masyarakat, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta kehadiran perangkat hukum yang melindungi kebebasan sipil dan keamanan informasi nasional harus diwujudkan secara transparan.

Kedua, mewujudkan kedaulatan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Semangat perjuangan para pahlawan mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kedaulatan ekonomi, menurut mereka, harus diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang akuntabel, penguatan industri dan komunitas daerah, pemerataan ekonomi hingga ke daerah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan petani.

Ketiga, mewujudkan keadilan fiskal dan keseimbangan sosial, merawat kebinekaan, serta menjaga lingkungan. Refleksi terhadap perjuangan para pahlawan dinilai menjadi pengingat agar generasi saat ini menjaga kelestarian Indonesia dari kerusakan lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

Mahasiswa menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan sikap antikorupsi, sekaligus mendorong terciptanya Sumatera Utara yang aman dari ancaman kejahatan, korupsi, dan bahaya narkoba.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memulihkan rasa aman masyarakat serta menjaga ketenteraman sosial. Para mahasiswa tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat merapatkan barisan, memperkuat sikap saling menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.

Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan tetap menjadi kompas moral dalam menjaga konstitusi, mengawal perjalanan bangsa, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(WITA)